Kepercayaan investor di Jawa Barat kini ikut ditentukan oleh seberapa jelas kepastian hukum yang dirasakan pelaku usaha. Karena itu, Kadin Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memperkuat komunikasi untuk mendorong lingkungan investasi yang lebih kondusif.
Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk menangani persoalan setelah sengketa terjadi. Kedua lembaga ingin membuka ruang dialog agar hambatan kegiatan bisnis dapat dikenali dan diminimalkan lebih awal.
Dialog untuk mencegah hambatan usaha
Penguatan koordinasi itu dibahas dalam audiensi jajaran pengurus Kadin Jawa Barat dengan Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno. Pertemuan berlangsung di Gedung Kejati Jawa Barat pada Rabu, 22/7/2026.
Ketua Umum Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi hadir bersama pengurus organisasi dalam audiensi tersebut. Pertemuan ini menempatkan penegakan hukum, kepercayaan investor, dan ekspansi usaha daerah dalam satu pembahasan.
| Pihak | Peran dalam Audiensi | Fokus Kolaborasi |
|---|---|---|
| Kadin Jawa Barat | Mewakili dunia usaha | Mendukung pembangunan ekonomi daerah dan konsolidasi organisasi |
| Kejati Jawa Barat | Lembaga penegak hukum | Mendorong kepastian hukum serta lingkungan usaha yang kondusif |
Sutikno menilai hubungan yang kokoh antara aparat penegak hukum dan dunia usaha merupakan unsur penting bagi aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.”
Kepala Kejati Jawa Barat itu juga mengajak pelaku usaha menjaga integritas dalam menjalankan bisnis. Aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab dinilai diperlukan agar iklim investasi tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Konsolidasi Organisasi Menjangkau Daerah
Di sisi lain, Kadin Jawa Barat sedang memperkuat kesiapan internal organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah kepengurusan daerah telah memasuki akhir masa bakti sehingga Musyawarah Kota dan Musyawarah Kabupaten tengah berlangsung.
Proses tersebut ditujukan untuk memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai mekanisme organisasi. Konsolidasi daerah juga menjadi cara Kadin menangkap kebutuhan pelaku usaha di berbagai wilayah Jawa Barat.
Almer Faiq Rusydi menyatakan program organisasi berikutnya akan dibahas melalui Rapat Pimpinan Provinsi atau Rapimprov. Forum itu diproyeksikan menjadi tempat penetapan program kerja resmi Kadin Jawa Barat bagi pengembangan ekonomi daerah.
Investasi Membutuhkan Lingkungan yang Jelas
Menurut Warta Ekonomi, Kadin dan Kejati Jawa Barat sepakat meningkatkan koordinasi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum. Komunikasi yang lebih intensif dipandang sebagai bagian dari pembentukan ekosistem bisnis yang sehat.
Bagi pelaku usaha, lingkungan yang jelas dan kondusif dapat mendukung pembukaan investasi baru serta perluasan kegiatan ekonomi. Sinergi kedua pihak diharapkan memperkuat keyakinan investor terhadap Jawa Barat sebagai ruang pengembangan usaha.
