Surat edaran Menteri Dalam Negeri yang memberi ruang insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai dinilai menjadi penguat kepercayaan pasar. Di mata Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML), kebijakan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan sinyal bahwa arah dukungan pemerintah terhadap elektrifikasi semakin jelas.
Bagi pelaku usaha, kepastian seperti ini penting karena investasi di sektor kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada penjualan kendaraan. Mereka juga perlu melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pembebasan dan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar ekosistem pendukung bisa tumbuh lebih cepat.
Sinyal kebijakan yang dibaca investor
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menilai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ memiliki nilai strategis. Menurut dia, aturan itu menunjukkan adanya konsistensi pemerintah dalam menjalankan mandat percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.
AEML mengaitkan surat edaran tersebut dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dari sudut pandang asosiasi, kebijakan di tingkat daerah menjadi bagian yang menentukan agar aturan nasional benar-benar berjalan di lapangan.
Insentif pajak tidak hanya soal keringanan
AEML memandang insentif pajak kendaraan listrik bukan hanya manfaat langsung bagi pemilik kendaraan. Kebijakan ini juga dinilai bisa mempercepat terbentuknya ekosistem investasi yang lebih luas, mulai dari pasar kendaraan hingga infrastruktur pendukungnya.
Rian menyebut langkah tersebut sejalan dengan arah besar pemerintah dalam merespons krisis energi global melalui percepatan elektrifikasi. Dalam pandangan AEML, tujuan akhirnya bukan semata pertumbuhan industri, tetapi juga udara yang lebih bersih dan kedaulatan energi bagi masyarakat.
Peran daerah menjadi penentu
Asosiasi menilai pemerintah daerah memegang peran utama dalam menjalankan insentif fiskal tersebut. Karena itu, para gubernur diminta menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing agar kebijakan tidak berhenti di tingkat administrasi.
Rian menekankan bahwa kepemimpinan daerah akan sangat menentukan keberlanjutan insentif tanpa jeda yang bisa mengganggu momentum investasi. AEML juga menyatakan siap mendukung penerapan kebijakan yang seragam di seluruh 38 provinsi supaya pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik lebih merata.
DKI Jakarta disebut sebagai salah satu contoh daerah yang sudah menerapkan pajak nol persen untuk kendaraan listrik. Contoh ini dinilai menunjukkan bahwa insentif di level daerah memang bisa dijalankan secara nyata dan memberi ruang tumbuh yang lebih besar bagi pasar kendaraan listrik.
Manfaat jangka menengah yang dilihat lebih luas
AEML melihat kebijakan fiskal ini sebagai investasi jangka menengah yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar di kemudian hari. Berdasarkan data kawasan Asia Tenggara yang disebut AEML, kontribusi ekonomi dari ekosistem kendaraan listrik diprediksi dapat melampaui penerimaan pajak kendaraan konvensional dalam tiga hingga lima tahun.
Dengan pandangan itu, insentif tidak lagi dibaca sebagai hilangnya penerimaan daerah dalam jangka pendek. AEML menilai manfaatnya bisa muncul lewat daya beli masyarakat yang terbantu, kualitas udara kota yang lebih baik, serta ketahanan ekonomi daerah terhadap gejolak harga energi dunia.
Kepastian aturan menjadi faktor penting
Di sektor kendaraan listrik, investor biasanya mencari kejelasan aturan sebelum menanam modal. Karena itu, AEML menilai surat edaran Mendagri dapat memperkuat kepercayaan investor untuk mempercepat pembangunan ekosistem pendukung di berbagai wilayah Indonesia.
Asosiasi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar target elektrifikasi nasional bisa tercapai. Dengan kepastian aturan di daerah, AEML berharap investasi kendaraan listrik bergerak lebih cepat dan dampaknya terasa lebih merata bagi industri maupun masyarakat.
