Jalur aman bagi pekerja migran kini menjadi perhatian utama pemerintah di Kepulauan Riau. Di wilayah yang berbatasan langsung dengan pasar kerja regional itu, pencegahan penempatan ilegal dan penguatan pelindungan disiapkan bersamaan agar peluang kerja luar negeri tidak berubah menjadi ancaman.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Kepulauan Riau melakukan 122 kegiatan pencegahan dan menyelamatkan 479 calon PMI dari keberangkatan ilegal di Tanjungpinang, Karimun, dan sekitarnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan lapangan masih menjadi kebutuhan mendesak di daerah perbatasan.
Kepri Diposisikan Sebagai Pusat Penempatan Terampil
Pemerintah melihat Kepulauan Riau bukan hanya sebagai wilayah rawan, tetapi juga sebagai pintu strategis untuk menyiapkan pekerja migran terampil. Pada periode 2025 hingga 4 Juni 2026, layanan penempatan dari Kepri tercatat mencapai 2.479 layanan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pelindungan dan penempatan pekerja migran terampil. Ia menegaskan pemerintah daerah akan bergerak bersama pemerintah pusat dan institusi pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.
Ansar juga menyoroti potensi lulusan SMK di Kepri sebagai sumber tenaga kerja kompeten. Menurut dia, lulusan SMK harus dipetakan dan disiapkan secara matang agar bisa mengisi kebutuhan pasar kerja internasional yang masih terbuka luas.
Kerja Sama Lintas Lembaga Diperluas
Penguatan ekosistem migrasi aman itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan lima mitra strategis di Kepulauan Riau. Penandatanganan dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Lima mitra tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic. Kehadiran pejabat daerah, unsur forkopimda, serta pimpinan kementerian menunjukkan bahwa pelindungan pekerja migran kini diperlakukan sebagai agenda lintas sektor.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa perubahan BP2MI menjadi Kementerian P2MI menandai peran baru lembaga itu sebagai operator sekaligus regulator. Perubahan tersebut mengikuti Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019, dengan mandat yang lebih luas untuk mengatur sekaligus melayani.
Mukhtarudin juga menyebut Presiden Prabowo memberi arahan agar pelindungan pekerja migran diperkuat sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali. Ia menegaskan pentingnya mendorong penempatan pekerja migran terampil, terutama dari kategori medium-high skill.
Data Penempatan Menunjukkan Masih Banyak Ruang Legal
Data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 4 Juni 2026 menunjukkan pemerintah nasional telah memfasilitasi 424.367 layanan penempatan pekerja migran. Lima negara tujuan terbesar dalam data itu adalah Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Di sisi lain, data SIP2MI per 5 Juni 2026 masih mencatat 312.797 peluang kerja luar negeri, namun baru 24,41 persen atau 75.378 posisi yang terserap. Artinya, masih ada 233.401 peluang kerja yang belum terisi dan bisa dimanfaatkan secara legal oleh calon pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin menilai potensi itu sangat relevan bagi daerah seperti Kepri yang dekat dengan pasar kerja regional. Ia juga menyoroti potensi remitansi pekerja migran yang disebut dapat mencapai rata-rata Rp5 juta per bulan per pekerja dan memberi dampak berantai bagi UMKM serta daya beli masyarakat di daerah asal.
Kampus Vokasi Masuk Dalam Skema Pelindungan
Kerja sama yang diteken juga menempatkan pendidikan vokasi sebagai bagian penting dari ekosistem migrasi aman. Bersama Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic, KP2MI mendorong penguatan pelindungan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
Bentuk konkretnya mencakup pembentukan Migrant Center di kampus vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kompetensi global, serta riset penempatan kerja luar negeri yang sesuai kebutuhan pasar. Kehadiran dua politeknik itu memperluas jaringan ekosistem vokasi nasional yang sebelumnya telah melibatkan 21 perguruan tinggi dan 1 lembaga pelatihan.
Kolaborasi kampus dan pemerintah diharapkan membuat calon pekerja migran lebih siap sejak dari bangku pendidikan. Dengan begitu, pelindungan tidak hanya dilakukan saat keberangkatan, tetapi sejak proses pembentukan kompetensi dimulai.
Skema Baru Untuk Lulusan SMK
Pemprov Kepri saat ini sedang menyiapkan skema anggaran khusus untuk tahun depan. Dana itu akan digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi lulusan SMK terpilih dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
Ansar menyebut proses seleksi akan dilakukan bersama lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional. Langkah ini diharapkan membuat lulusan SMK Kepri lebih siap bersaing secara legal, aman, dan terukur di pasar kerja luar negeri.
Program itu juga terkait dengan quick win SMK Go Global yang digagas KP2MI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut menyiapkan peta jalan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026 hingga 2029.
Mereka akan diproyeksikan mengisi sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, dan truck driver. Pemerintah ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengirim tenaga kerja, tetapi juga Global Talent Supplier.
Mukhtarudin menyebut arah besar kebijakan itu sebagai brain circulation, yaitu saat anak bangsa berangkat sebagai talenta global, menyerap ilmu dan etos kerja, lalu kembali untuk membangun usaha dan mendorong inovasi di daerah. Dengan pola ini, migrasi kerja tidak berhenti pada penempatan, tetapi juga menjadi jalan pulang bagi pengetahuan dan keterampilan yang bernilai bagi pembangunan daerah.
