Kerja sama antara Aceh dan Jawa Tengah bernilai Rp1,06 triliun resmi diteken dan langsung menarik perhatian karena melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, hingga asosiasi pengusaha. Nilai itu menjadi titik awal dari peta ekonomi baru yang menghubungkan dua provinsi melalui kerja sama lintas sektor yang lebih luas dari sekadar hubungan administratif biasa.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026), oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Skema yang dipilih bukan pola seremonial, melainkan kerja sama yang bertumpu pada business to business agar program yang lahir bisa bergerak lebih konkret di lapangan.
Pintu masuk ekonomi yang lebih terbuka
Ahmad Luthfi menyebut nilai Rp1,06 triliun itu masih bersifat awal dan masih berpeluang bertambah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan ini belum berhenti pada angka yang sudah diumumkan, melainkan masih bisa berkembang sesuai kebutuhan dan minat para pihak yang terlibat.
Menurut Luthfi, model kolaborasi seperti ini memberi ruang bagi OPD, BUMD, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Kadin dari kedua daerah untuk berperan langsung. Pola tersebut dinilai lebih fleksibel karena menghubungkan instansi pemerintah dan pelaku usaha dalam proyek yang bersentuhan dengan aktivitas ekonomi nyata.
Keterlibatan dinas dan BUMD menjadi penopang utama
Di sisi perangkat daerah, kerja sama antarlembaga pemerintah Jawa Tengah dan Aceh tercatat senilai Rp138,56 miliar. Sejumlah dinas masuk dalam daftar, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Nilai terbesar justru datang dari kerja sama antarbadan usaha milik daerah yang mencapai Rp696,2 miliar. Di dalamnya terdapat kemitraan PT Jateng Agro Berdikari dan PT Jateng Petro Energi dengan PT Pembangunan Aceh, serta kolaborasi Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.
Komposisi ini menonjolkan bahwa penggerak ekonomi daerah tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah. BUMD juga diposisikan sebagai instrumen penting untuk mendukung perdagangan, energi, dan layanan keuangan antardaerah.
Pelaku usaha masuk dalam jaringan kerja sama
Selain pemerintah dan BUMD, asosiasi pengusaha juga mendapat porsi besar dalam kesepakatan ini. Kadin dan Hipmi dari Aceh serta Jawa Tengah mencatat kerja sama senilai Rp230 miliar, yang menambah lapisan baru dalam hubungan ekonomi kedua provinsi.
Keterlibatan organisasi pengusaha memberi sinyal bahwa kerja sama ini bergerak ke tingkat jaringan bisnis. Pelaku usaha mendapatkan ruang untuk memperluas pasar, membangun rantai pasok, dan mencari mitra di luar wilayah masing-masing.
Ada pula kerja sama antarkabupaten antara Klaten dan Gayo Lues dengan nilai Rp1 miliar. Fokusnya berada pada pariwisata, budaya, dan industri, sehingga kerja sama ini tidak hanya menyentuh sektor besar, tetapi juga bidang yang lebih spesifik dan dekat dengan karakter daerah.
Harapan dari Aceh dan Jawa Tengah
Mualem menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan posisi strategis bagi Aceh. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi dorongan bagi pembangunan Aceh, terutama dalam perdagangan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah.
“Keinginan kami adalah agar ini menjadi motivasi untuk membangun Aceh,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif agar kesepakatan yang sudah diteken bisa berjalan efektif, khususnya pada agenda perdagangan dan pengembangan aparatur negara.
Dari sisi Jawa Tengah, kolaborasi ini diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan kolaboratif yang menekankan pertumbuhan bersama. Dengan masuknya unsur pemerintah, BUMD, dan asosiasi pengusaha, hubungan Aceh dan Jawa Tengah kini bergerak menuju kemitraan ekonomi yang lebih terstruktur dan berlapis.
Source: komparatif.id
