Pengejaran publikasi terindeks, predikat akreditasi, dan posisi pemeringkatan dapat menggeser pusat perhatian universitas dari kegiatan akademik yang paling mendasar. Pengajaran, riset jangka panjang, serta pengabdian kepada masyarakat berisiko menjadi urusan kedua ketika angka dijadikan sasaran utama.
Masalah itu tidak hanya berkaitan dengan kekurangan anggaran atau tenaga pengajar. Pendidikan tinggi menghadapi persoalan arah ketika keberhasilan kampus lebih sering ditampilkan melalui metrik administratif daripada pengalaman belajar dan dampak ilmu pengetahuan.
Ukuran Berubah Menjadi Tujuan
Jerry Z. Muller dalam buku The Tyranny of Metrics yang terbit pada 2018 menyebut kecenderungan tersebut sebagai metric fixation. Istilah itu menggambarkan keadaan ketika alat untuk menilai kinerja berubah menjadi tujuan yang dikejar oleh institusi.
Marilyn Strathern telah mengingatkan pada 1997 bahwa ukuran yang dijadikan target akan berhenti menjadi ukuran yang baik. Dalam lingkungan universitas, kenaikan jumlah publikasi atau peringkat tidak otomatis berarti mutu ilmu dan pembelajaran turut meningkat.
Tekanan pemeringkatan internasional dapat memperkuat kecenderungan itu karena berkaitan dengan reputasi dan arah investasi universitas. Kampus berpotensi mengalihkan anggaran untuk indikator yang meningkatkan posisi peringkat, bukan untuk kebutuhan akademik yang paling mendesak.
Kebutuhan dasar tersebut meliputi laboratorium yang memadai, perpustakaan yang mutakhir, dan kesejahteraan dosen muda. Namun, institusi juga dapat membentuk unit khusus pemeringkatan, memperluas akses jurnal demi angka sitasi, atau mengandalkan survei reputasi yang metodologinya kerap dipersoalkan.
Espeland dan Sauder pada 2016 mendokumentasikan pola serupa dalam pemeringkatan sekolah hukum di Amerika Serikat. Institusi yang semula berfokus pada mutu pengajaran dapat memindahkan sumber daya demi memperbaiki angka yang dipakai dalam peringkat.
Dampak pada Kerja Akademik
Dosen dapat terdorong menerbitkan artikel untuk memenuhi kuota indeks yang diperlukan dalam kenaikan pangkat. Situasi ini membuat riset jangka panjang yang berangkat dari persoalan mendalam lebih sulit memperoleh ruang dan dukungan.
Riset juga berisiko dipecah menjadi unit-unit kecil agar dapat lebih cepat dipublikasikan. Pada saat yang sama, pengajaran dapat diperlakukan sebagai prioritas kedua dan pengabdian masyarakat hanya menjadi kolom dalam pelaporan tahunan.
Akreditasi tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada publik. Akan tetapi, proses penilaian yang tertutup membuat mahasiswa, orang tua, dan masyarakat sulit memahami aspek yang dinilai serta kelemahan yang perlu dibenahi.
Program studi dalam praktiknya dapat sibuk mengumpulkan dokumen menjelang penilaian. Rekap kehadiran, surat keputusan, dan rumusan capaian pembelajaran dapat disesuaikan dengan rubrik, meski belum tentu menggambarkan kegiatan akademik sehari-hari.
Predikat seperti “Unggul”, “Baik Sekali”, dan “Baik” memang memudahkan publik membaca hasil penilaian. Namun, ringkasan itu dapat menyembunyikan rincian mengenai mutu kelas, kondisi laboratorium, tata kelola riset, serta dukungan bagi dosen dan mahasiswa.
Pengawasan yang Dapat Diperiksa
Michael Power dalam kajiannya pada 1997 menyebut gejala ini sebagai meluasnya budaya audit. Pemeriksaan dapat berubah menjadi ritual verifikasi yang menenangkan pemangku kepentingan tanpa secara otomatis memperbaiki substansi yang diperiksa.
Ketika mekanisme pengawasan sulit diperiksa dari luar, ruang institusi untuk menerima koreksi juga menyempit. Kepercayaan publik kemudian lebih mudah bertumpu pada label hasil akhir daripada pemahaman mengenai proses yang berlangsung di dalam kampus.
Kompas.com mengangkat gagasan bahwa ukuran mutu perlu bergeser dari keluaran administratif menuju dampak intelektual dan sosial yang dapat diverifikasi publik. Riset, misalnya, dapat dinilai melalui pengaruhnya terhadap kebijakan publik atau kemampuannya menjawab persoalan di lingkungan sekitar.
Keterbukaan proses pengawasan mutu, baik internal maupun eksternal, dapat menjadi standar minimum bagi perguruan tinggi. Publik perlu dapat memahami dasar penilaian, temuan kelemahan, serta arah pembenahan yang harus dijalankan kampus.
Mahasiswa, jurnalis, organisasi nonpemerintah, dan unsur masyarakat sipil juga dapat ditempatkan sebagai pihak yang ikut mengawasi. Keterlibatan mereka dapat memperkuat universitas sebagai institusi publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
Istilah universitas berkaitan dengan universitas magistrorum et scholarium, yaitu komunitas guru dan cendekiawan. Kepercayaan terhadap komunitas itu tidak cukup dibangun lewat predikat di gerbang kampus, melainkan melalui kenyataan di ruang kelas, laboratorium, dan meja riset.