Pengadaan di sektor barang dan jasa kembali menjadi sorotan karena masih menyimpan risiko penyimpangan yang tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi memilih masuk sejak awal ke program Sekolah Rakyat untuk membaca titik rawan itu sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Langkah tersebut ditempuh melalui kajian yang dijalankan Direktorat Monitoring KPK. Tujuannya adalah memetakan celah korupsi sejak tahap perencanaan agar pengadaan bisa diawasi lebih presisi dan program prioritas nasional itu tetap berjalan transparan, cermat, dan akuntabel.
Pola rawan yang berulang
Dalam pemetaan awal, KPK menyoroti sejumlah pola yang kerap muncul dalam pengadaan. Di antaranya adalah rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, serta persoalan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS.
KPK juga mencatat adanya pengaturan pemenang tender yang berada di lingkaran pemangku kepentingan. Pola seperti ini berisiko membuat barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sorotan itu menjadi penting karena Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan layanan publik. Bila pengadaan terganggu, dampaknya dapat merembet ke kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Catatan panjang soal pengadaan
KPK menempatkan kajian ini dalam konteks yang lebih luas, yakni pengadaan masih menjadi salah satu pintu yang sering disalahgunakan. Data penindakan periode 2004-2025 mencatat 446 perkara terkait pengadaan dari total 1.782 perkara.
Dalam catatan yang sama, modus perkara pengadaan menjadi yang terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi, dengan total 1.100 perkara. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengadaan masih memerlukan pengawasan yang ketat, bukan hanya saat pelaksanaan, tetapi juga sejak rancangan awal disusun.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemetaan risiko diperlukan agar setiap proses pengadaan bisa diawasi dengan lebih presisi. Karena itu, pencegahan dan pengawasan harus berjalan bersamaan.
Isu sepatu ikut memicu perhatian
Kajian KPK juga ikut merespons sorotan publik mengenai pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat. Harga per pasang disebut dibanderol Rp700 ribu, sementara harga aslinya dinilai sekitar Rp200 ribu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyampaikan bahwa harga final bisa saja lebih rendah dari Rp700 ribu. Ia menegaskan proses lelang dan tahapan lain masih berjalan, sehingga nilai akhirnya belum tentu sama dengan alokasi awal.
Pernyataan itu membuat proses pengadaan di program ini mendapat perhatian lebih besar. Di tengah tahap yang masih berlangsung, publik menyorot bagaimana kebutuhan, harga, dan mekanisme pemilihan akan dibentuk.
Pengawasan diminta berjalan serius
Gus Ipul juga menyebut jajaran Kementerian Sosial yang menangani pengadaan barang dan jasa telah diingatkan agar bekerja serius. Ia mengatakan pekerjaan tersebut tidak hanya diawasi oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Ia menegaskan agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada pihak yang mau diintervensi siapa pun. Gus Ipul juga menyatakan tidak akan ragu melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum bila menemukan penyimpangan.
Dengan kajian yang dimulai sejak dini, KPK ingin memastikan program Sekolah Rakyat tidak tersandung persoalan korupsi di kemudian hari. Pemetaan risiko diharapkan membantu pengadaan berjalan efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Source: www.viva.co.id