Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Nanik S. Dayeng langsung menempatkan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah awal setelah pergantian jabatan. Meski anggaran program itu kini berada di kisaran Rp268 triliun, Nanik menegaskan pemangkasan tetap diupayakan tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
Di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik menyampaikan bahwa penghematan masih bisa dilakukan lewat pembenahan tata kelola. Ia menekankan bahwa penurunan biaya tidak boleh membuat cakupan penerima program menyusut.
Penataan sasaran jadi langkah awal
BGN kini menyiapkan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat agar MBG lebih tepat sasaran. Langkah ini diposisikan sebagai bagian penting dari pembenahan, supaya pelaksanaan program tidak melebar ke titik yang belum menjadi prioritas.
Menurut Nanik, penataan sasaran juga membantu penggunaan anggaran menjadi lebih terukur. Dengan begitu, efisiensi dapat berjalan beriringan dengan target penerima yang tetap dijaga.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Dapur baru dihentikan sementara
Selain mengatur ulang sasaran, BGN juga menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru untuk mendukung pelaksanaan MBG. Kebijakan ini disebut sebagai moratorium dapur titik-titik baru.
Langkah tersebut diambil untuk menahan ekspansi sambil memberi ruang bagi pembenahan pada sistem yang sudah berjalan. Fokus BGN kini bergeser ke dapur yang sudah beroperasi agar kualitas layanan tetap terjaga.
Fasilitas dan SDM ikut dievaluasi
Dapur yang telah berjalan tidak dibiarkan tanpa pengawasan. BGN melakukan evaluasi untuk membenahi fasilitas, meningkatkan standar, dan memperkuat pelatihan sumber daya manusia.
Nanik menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar bisa disuspensi. Ia juga menyebut pembenahan diperlukan agar makanan yang dihasilkan tetap berkualitas.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” ujarnya.
Fokus bergeser ke wilayah 3T
Di luar efisiensi internal, BGN juga menyiapkan perubahan arah pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah tengah merancang beberapa skema alternatif agar program di daerah tersebut tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Arah ini menunjukkan bahwa penyesuaian program tidak hanya soal memangkas biaya. Pemerintah juga tengah mengatur prioritas agar pelaksanaan MBG lebih tepat, terutama di wilayah yang paling membutuhkan dukungan.
Dengan kombinasi efisiensi anggaran, penataan penerima manfaat, moratorium dapur baru, dan evaluasi dapur yang sudah ada, BGN menata ulang pelaksanaan MBG sejak awal masa kepemimpinan Nanik. Perhatian berikutnya kini tertuju pada bagaimana skema di wilayah 3T dijalankan tanpa menambah beban fiskal.
Source: www.suara.com