KrediOne menilai ekosistem digital yang sehat hanya bisa tumbuh jika regulator, industri, kampus, dan masyarakat bergerak bersama. Perusahaan layanan pinjaman digital itu menempatkan kolaborasi sebagai fondasi agar transformasi digital tidak berhenti pada adopsi teknologi semata.
Direktur Utama KrediOne, Kuseryansyah, menegaskan bahwa teknologi harus membuka akses ekonomi yang lebih luas sekaligus tetap menjaga perlindungan konsumen. Ia memandang perlu ada keseimbangan antara inovasi, keamanan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan layanan digital perlu tata kelola yang lebih kuat
Pandangan itu mengemuka di tengah meluasnya layanan keuangan digital di Indonesia. Dalam konteks ini, pinjaman daring atau pindar dinilai punya peran strategis untuk menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani lembaga keuangan konvensional.
Namun, KrediOne menilai pertumbuhan industri tidak boleh lepas dari tata kelola yang kuat. Perlindungan konsumen dan literasi keuangan digital disebut sebagai dua unsur penting agar layanan digital dipakai secara bertanggung jawab.
Perusahaan yang berdiri sejak 2019 itu juga menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendanaan yang bertanggung jawab bagi masyarakat dan pelaku usaha. Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang cepat dan terjangkau di tengah perubahan perilaku finansial masyarakat.
Hingga Mei 2026, KrediOne menyatakan telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp17,6 triliun kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan besarnya ruang layanan pendanaan digital dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan akses lebih cepat.
Forum kampus jadi ruang membahas transformasi digital
Isu ekosistem digital ini turut dibahas dalam Seminar Nasional bertema “State, Fintech, and Digital Society: Percepatan Transformasi Ekosistem Digital Indonesia” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Forum tersebut mempertemukan regulator, industri, akademisi, dan generasi muda dalam satu ruang dialog.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) itu menghadirkan Romi Septriandi selaku Asisten Manajer Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Kuseryansyah sebagai Direktur Utama KrediOne sekaligus Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Rio Yusri Maulana selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.
Sejumlah akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Jambi juga ikut hadir. Kehadiran mereka menunjukkan perhatian yang besar terhadap perkembangan ekonomi digital, literasi keuangan, dan transformasi teknologi di Indonesia.
AFPI dorong industri pindar lebih tertata
AFPI sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK bersama pelaku industri terus mendorong pengembangan ekosistem pindar yang sehat dan berkelanjutan. Sejumlah langkah yang ditempuh meliputi penyempurnaan kode etik industri, sertifikasi profesi penagihan, peningkatan standar operasional, dan penguatan perlindungan konsumen.
Dorongan tersebut sejalan dengan kebutuhan industri yang semakin kompleks. Ketika akses digital makin meluas, pengawasan dan standar operasional dinilai harus ikut diperkuat agar pertumbuhan tidak mengorbankan keamanan pengguna.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 juga menunjukkan ruang perbaikan yang masih besar. Indeks literasi keuangan Indonesia tercatat 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.
Angka itu menunjukkan akses ke layanan keuangan sudah makin luas, tetapi pemahaman masyarakat atas produk keuangan digital masih perlu diperkuat. Tantangan utamanya terletak pada pengetahuan tentang manfaat, risiko, dan kewajiban yang melekat saat menggunakan layanan tersebut.
