Otoritas Jasa Keuangan meminta rencana kredit murah pemerintah tidak hanya mengejar penyaluran cepat, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan. Lembaga itu menilai program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya akan bertahan jika tata kelola dan manajemen risikonya kuat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan skema itu memang membuka peluang bisnis yang lebih luas. Manfaatnya juga dinilai dapat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok unbankable yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan formal.
Di balik bunga rendah, OJK menaruh perhatian besar pada risiko kredit macet. Karena itu, bank diminta menyalurkan pembiayaan sesuai dengan risk appetite dan expertise masing-masing agar pelaksanaannya tetap sehat.
OJK juga mendorong pengawasan internal yang lebih ketat di tubuh bank. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah stress test secara berkala untuk mengukur ketahanan permodalan dan kualitas aset dalam berbagai skenario ekonomi.
Selain itu, bank perlu membentuk pencadangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dipandang penting untuk mengantisipasi kerugian kredit yang mungkin muncul di kemudian hari dan menekan risiko gangguan pada kesehatan bank.
Prinsip 5C tetap jadi pegangan
Meski program kredit berbunga rendah tengah disorot, OJK menegaskan bahwa prinsip 5C tidak boleh ditinggalkan. Prinsip itu mencakup character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy dalam menilai kelayakan debitur.
Menurut OJK, penerapan 5C menjadi kunci agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Dengan cara itu, program kredit rakyat bisa tetap berjalan cepat tanpa mengendurkan kendali risiko.
Dian juga menekankan bahwa OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Koordinasi itu diperlukan agar Program Kredit Rakyat tepat sasaran, termitigasi dengan baik, serta berjalan sehat dan berkelanjutan.
Rencana kredit murah ini sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional. Ia menyoroti masyarakat kecil yang kerap berhadapan dengan pinjaman berbunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.
Prabowo mengatakan sudah memberi arahan kepada bank-bank milik negara untuk menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor 1 tahun. Namun, waktu mulai penerapan kebijakan itu belum dijelaskan.
Rencana tersebut menarik perhatian karena menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal. Di saat yang sama, OJK menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari murahnya bunga, melainkan juga dari kemampuan industri perbankan menjaga kesehatan portofolio kreditnya.
Source: finansial.bisnis.com
