Jawa Tengah memasuki masa yang perlu diwaspadai karena sedikitnya 18 daerah telah dipetakan rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sejumlah wilayah bahkan sudah mulai merasakan dampaknya, dengan pasokan air bersih warga menipis di beberapa kabupaten.
Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi kini menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Upaya itu mencakup distribusi air bersih, penguatan kesiapsiagaan daerah, hingga pembangunan sumber air baru agar kebutuhan warga tetap terlayani saat kemarau berlangsung lebih panjang.
Daerah rawan kekeringan tersebar di banyak wilayah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah memetakan 18 wilayah yang dinilai rawan terdampak kekeringan. Sebarannya meliputi kawasan pesisir utara, selatan, dan wilayah tengah provinsi.
| Daerah Rawan | Posisi Wilayah | Keterangan |
|---|---|---|
| Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan | Pesisir utara dan tengah | Masuk daftar wilayah rawan |
| Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali | Tengah dan utara | Masuk daftar wilayah rawan |
| Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, Banjarnegara | Tengah, selatan, dan pesisir | Masuk daftar wilayah rawan |
Status siaga darurat mulai bertambah
Hingga Juni 2026, delapan daerah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Wilayah itu adalah Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga.
Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah bila kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan. Karena itu, daerah diminta menjaga kesiapan logistik air dan mempercepat respons pada titik-titik yang mulai kekurangan pasokan.
Tiga kabupaten sudah terdampak lebih dulu
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat Klaten, Boyolali, dan Pemalang sudah terdampak kekeringan. Sebagai respons awal, ratusan ribu liter air bersih sudah digelontorkan untuk membantu kebutuhan harian warga.
Skema distribusi air bersih atau dropping air juga disiapkan untuk wilayah lain yang berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air. Langkah ini dipakai sebagai penanganan cepat sambil menunggu solusi yang lebih permanen.
Jepara memilih jalur jangka panjang
Di Jepara, mitigasi tidak hanya bertumpu pada bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Jepara memilih pembangunan sumur bor sebagai salah satu cara menghadirkan sumber air baru di wilayah yang rawan kekeringan.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyebut langkah itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau. Sumur bor telah dibangun di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, serta Desa Kepuk dan Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri.
Blora, Rembang, dan Demak memperkuat kesiapsiagaan
Di Blora, BPBD mencatat 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 139 desa, sehingga persiapan distribusi air bersih diperkuat.
Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, mengatakan puluhan ribu liter air bersih telah disiapkan untuk didistribusikan, termasuk bagi fasilitas pendidikan seperti sekolah rakyat. Di Rembang, pemerintah daerah bersama sektor swasta melalui CSR menyiapkan anggaran Rp275 juta untuk bantuan air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, mengatakan langkah itu penting karena pada 2024 ada 64 desa yang memerlukan bantuan serupa. Demak juga memperkuat penanganan dengan mengerahkan 500 relawan agar koordinasi lintas sektor berjalan lebih cepat di lapangan.
Ancaman krisis air masih perlu diwaspadai
Rangkaian langkah di Jawa Tengah menunjukkan kekeringan diperlakukan sebagai risiko berulang, bukan sekadar persoalan musiman. Pemetaan wilayah rawan, status siaga darurat, distribusi air bersih, dan pembangunan sumur bor kini berjalan bersamaan di berbagai daerah.
Di tengah musim kemarau, perhatian utama pemerintah daerah tertuju pada titik-titik yang mulai kekurangan pasokan. Kesiapan sejak dini diharapkan dapat menahan perluasan krisis air agar tidak semakin membebani warga.