Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mengubah cara negara hadir di sawah dan lahan produksi petani. Fokusnya ada pada biaya tanam yang lebih ringan, alat kerja yang lebih modern, dan jaminan harga gabah yang tetap menguntungkan.
Menurut Muhammad Qodari, rangkaian kebijakan itu bukan sekadar bantuan sesaat. Kebijakan tersebut dipandang langsung menyentuh kebutuhan utama petani, mulai dari pupuk, peralatan produksi, hingga perlindungan pendapatan saat panen.
Harga gabah dijaga agar tetap menarik
Salah satu langkah yang disorot adalah kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan ini dinilai penting karena memberi batas bawah yang lebih menguntungkan bagi petani.
Dengan skema itu, serapan gabah Bulog ikut menopang harga di tingkat petani. Qodari menegaskan bahwa kebijakan tersebut membuat harga gabah minimal tetap berada di Rp 6.500 per kilogram.
Pupuk subsidi diperbesar dan dibuat lebih sederhana
Di sisi produksi, pemerintah juga menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton. Jumlah ini disebut hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya dan diarahkan agar kebutuhan petani lebih terjamin.
Distribusinya juga dipangkas melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam skema baru, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk Indonesia ke gabungan kelompok tani atau koperasi sebelum diteruskan kepada petani.
Qodari menyebut alur baru itu dibuat agar penebusan pupuk tidak berbelit. Petani kini cukup membawa KTP, sementara distribusinya dipantau lewat sistem digital supaya data penerima lebih transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20% sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Selain untuk tanaman pangan, pemerintah kembali mengalokasikan 295.000 ton pupuk subsidi bagi sektor perikanan. Program itu sempat dihentikan selama empat tahun, sehingga alokasi baru ini dinilai memperluas dukungan bagi pelaku usaha pangan.
Modernisasi pertanian dipacu lewat alsintan
Pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan itu mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, serta drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp 4,19 triliun. Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menaikkan produktivitas lahan petani.
Selain bantuan langsung, pemerintah menyiapkan skema kredit alsintan berbunga rendah melalui bank pemerintah dan bank pembangunan daerah. Skema ini dimaksudkan agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern tanpa beban pembiayaan awal yang berat.
Dampaknya mulai terlihat pada produksi dan kesejahteraan
Sejumlah kebijakan itu disebut mulai tercermin pada hasil produksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Angka tersebut sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO sebesar 35,6 juta ton serta data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA sebesar 34,6 juta ton. Qodari juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia telah resmi swasembada beras per 31 Desember 2025 dan tidak melakukan impor beras sepanjang 2025.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 127,73. Qodari menyebut capaian itu sebagai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir dan menandai adanya perbaikan pada kondisi ekonomi petani.