Antrean truk dan bus untuk mendapatkan solar kembali mengular di berbagai SPBU di Jawa Timur. Di lapangan, banyak SPBU disebut tidak lagi menjual solar atau kehabisan stok, sementara di sisi lain pengelola SPBU harus berhitung ketat agar tidak terkena sanksi dari Pertamina.
Ketua DPD Organda Jatim Firmansyah Mustafa menilai persoalan utama bukan semata pasokan di tingkat SPBU, melainkan penurunan kuota BBM subsidi. Untuk bulan Juni, kuota solar disebut turun hingga 14 persen dibanding bulan sebelumnya, dan penyaluran ke SPBU ikut menyusut sekitar 12 hingga 14 persen.
Kuota yang menipis membuat pola jualan SPBU berubah
Menurut Firmansyah, kuota BBM subsidi disalurkan melalui BPH Migas dengan sistem kuota bulanan. Saat kuota menyempit, SPBU tidak selalu bisa menjual solar setiap hari karena jatah yang tersedia juga terbatas.
Organda Jatim menemukan ada SPBU yang hari ini melayani solar, tetapi keesokan harinya berhenti menjual karena stok yang tersisa sudah menipis. Fenomena ini terlihat terutama setelah tanggal 20, ketika sejumlah SPBU bergantian membuka dan menutup penjualan solar.
Situasi tersebut membuat antrean kendaraan berat makin panjang di banyak titik. Bagi pengusaha SPBU, kondisi ini juga serba sulit karena mereka tetap bisa terkena sanksi jika kuota habis sebelum akhir bulan atau justru menyisakan kuota yang tidak terserap.
Angkutan darat paling terdampak
Dampak paling terasa muncul pada angkutan darat, terutama bus dan truk trailer. Saat antrean di SPBU bisa berlangsung satu hingga dua jam, waktu operasional kendaraan habis hanya untuk menunggu bahan bakar.
Firmansyah menyebut waktu itu seharusnya bisa dipakai bus untuk menarik penumpang atau truk untuk mengambil rit. Akibatnya, kelancaran operasional angkutan terganggu dan distribusi barang di daerah ikut tersendat.
Karena itu, Organda Jatim mendorong pemerintah lebih fokus menangani solar subsidi untuk angkutan umum dan logistik. Sektor inilah yang paling cepat merasakan dampak saat pasokan di lapangan terganggu.
Usulan agar subsidi lebih tepat sasaran
Firmansyah juga mengusulkan agar sistem barcode dihapus jika memang tidak efektif membatasi pembelian solar subsidi. Ia menilai pembelian solar subsidi seharusnya diprioritaskan untuk angkutan umum berpelat kuning, bukan kendaraan pribadi.
Selain itu, penyaluran solar subsidi dinilai bisa disambungkan dengan data Samsat melalui plat nomor, STNK, dan status pajak kendaraan. Menurut dia, kendaraan yang pajaknya mati tidak semestinya tetap bisa membeli solar subsidi.
Firmansyah juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan bertahap bila beban subsidi solar terlalu berat. Menurut dia, pengusaha kemungkinan lebih menerima kenaikan perlahan daripada menghadapi kelangkaan yang terus berulang di SPBU.
Di tengah antrean yang belum mereda, persoalan solar subsidi di Jawa Timur kini bukan hanya soal stok di pompa bensin. Pembatasan kuota, pola distribusi, dan aturan penyaluran sama-sama ikut menekan layanan solar bagi kendaraan niaga dan angkutan umum.