Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di tiga wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera terus digenjot agar UMKM bisa kembali bergerak lebih cepat. Data Satgas PRR per 30 Mei 2026 menunjukkan pembiayaan itu sudah menjangkau 193.703 debitur dengan outstanding sebesar Rp11,22 triliun.
Aceh menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni 121.984 debitur dan outstanding Rp7,15 triliun. Sumatera Utara mencatat 44.049 debitur dengan outstanding Rp2,43 triliun, sedangkan Sumatera Barat mencapai 27.670 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun.
Dorongan percepatan ini ditempatkan sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi daerah yang terdampak. Pemerintah tidak hanya menargetkan perbaikan kerusakan fisik, tetapi juga memastikan pelaku usaha tetap punya akses pembiayaan, perlindungan usaha, dan ruang untuk membuka kembali aktivitas ekonomi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan perlakuan khusus bagi UMKM terdampak dalam tiga tahapan masa pemulihan pada periode 2026–2028. Skema itu mencakup grace period untuk debitur baru, penyederhanaan syarat pembiayaan, relaksasi agunan tambahan, keringanan suku bunga, dan kelonggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Maman, kemudahan tersebut dirancang agar pelaku usaha tidak kehilangan akses permodalan setelah bencana. Ia menekankan bahwa mekanisme penyaluran kemudahan KUR harus berjalan cepat dan tepat sasaran saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan.
Upaya pemulihan itu juga sudah masuk ke dalam Rencana Induk atau Renduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dokumen tersebut memuat arah pemulihan untuk sektor UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal pemulihan permanen selama tiga tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu disusun dari rekap kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian dan lembaga, lalu disandingkan oleh Bappenas dan dikawal Satgas PRR.
Dengan kombinasi penyaluran KUR yang dipercepat, kelonggaran pembiayaan, dan acuan pemulihan melalui Renduk, pemerintah berharap aktivitas ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa pulih bertahap dan berkelanjutan. Fokus utamanya tetap sama, yaitu menjaga UMKM tetap bertahan dan kembali aktif setelah terdampak bencana hidrometeorologi.