Percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dinilai sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah menyelesaikan pembebasan lahan. Jika hambatan itu dibiarkan, proyek strategis bisa tertahan meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat sudah tersedia.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak dalam satu arah. Ia menilai proyek infrastruktur tidak boleh berjalan parsial karena manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat.
Pembebasan lahan menjadi titik rawan
Menurut Sudjatmiko, salah satu kendala yang paling sering muncul adalah lambannya penyelesaian pembebasan lahan. Ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program dan dukungan anggaran melalui kementerian teknis.
Namun, kesiapan daerah tetap menjadi penentu. Tanpa penyelesaian di level lokal, pembangunan bisa tertunda dan penyerapan anggaran negara ikut terhambat.
Flyover Bekasi jadi contoh
Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis sudah siap, tetapi masih menunggu percepatan pembebasan lahan. Kondisi seperti itu dinilai perlu menjadi pelajaran agar persiapan administratif tidak menghambat pekerjaan fisik.
Ia menilai kesiapan yang lebih baik akan membuat proyek bisa dimulai lebih cepat. Dengan begitu, masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun.
Penanganan banjir tak bisa setengah jalan
Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga memberi perhatian pada penanganan banjir di berbagai daerah di Jawa Barat. Sudjatmiko menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik semata.
Ia mendorong penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi warga di kawasan rawan banjir. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan resapan air dan memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai.
Dorongan agar daerah lebih siap mengajukan program
Sudjatmiko meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang baik, daerah dinilai lebih berpeluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Instruksi Presiden.
Ia menilai kualitas dokumen dan kesiapan teknis daerah harus diperkuat sejak awal. Menurut dia, hal itu penting agar alokasi anggaran lebih mudah diperoleh dan proyek tidak terhambat pada tahap berikutnya.
Komisi V akan terus mengawal
Dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sudjatmiko menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran akan digunakan untuk mendorong proyek strategis berjalan efektif dan transparan.
Ia menutup penjelasannya dengan penegasan bahwa pembangunan berkualitas tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Jawa Barat.
