Pegawai pemerintah federal Amerika Serikat kembali mendapat izin mengunduh TikTok pada perangkat resmi untuk bekerja. Namun, perubahan ini tidak berarti seluruh instansi federal wajib mengizinkan aplikasi tersebut.
Departemen Kehakiman AS menilai larangan Kongres yang diberlakukan sejak akhir 2022 tidak lagi mencakup TikTok dengan struktur kepemilikan saat ini. Setiap lembaga tetap dapat mempertahankan pembatasan berdasarkan kebijakan keamanan internal masing-masing.
Memo Departemen Kehakiman AS menyebut Presiden Donald Trump telah mengizinkan pegawai lembaga di cabang eksekutif memasang TikTok pada perangkat pemerintah. Keputusan penerapan di lapangan tetap berada di tangan instansi yang menggunakan perangkat tersebut.
Artinya, izin ini bersifat terbatas dan tidak otomatis membuka akses TikTok di seluruh kantor federal. Sebuah lembaga dapat menolak pemasangan aplikasi bila dinilai bertentangan dengan aturan keamanan teknologi informasi mereka.
Struktur baru menjadi dasar perubahan
Perubahan sikap pemerintah AS berkaitan dengan pengalihan operasional TikTok di Amerika Serikat ke perusahaan gabungan baru. Mayoritas investor perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat, sedangkan ByteDance mempertahankan kepemilikan 19,9 persen saham.
Struktur ini membedakan versi TikTok yang kini tersedia di AS dari aplikasi yang sebelumnya menjadi sasaran pembatasan. DOJ menyatakan aturan lama secara khusus menargetkan struktur kepemilikan yang dianggap menimbulkan risiko keamanan nasional.
| Pihak | Peran dalam struktur baru |
|---|---|
| Oracle | Mitra keamanan |
| Silver Lake | Investor perusahaan gabungan |
| MGX | Investor perusahaan gabungan |
| ByteDance | Memegang 19,9 persen saham |
Oracle menjalankan peran sebagai mitra keamanan dalam kesepakatan tersebut. Informasi mengenai susunan perusahaan gabungan dan posisi Oracle dilaporkan oleh TechCrunch, sebagaimana dikutip tekno.kompas.com.
Berawal dari kekhawatiran data
Pembatasan TikTok pada perangkat pemerintah federal bermula dari undang-undang bipartisan yang disahkan Kongres pada akhir 2022. Aturan itu mewajibkan lembaga di bawah cabang eksekutif menghapus aplikasi tersebut dari perangkat milik pemerintah.
Kebijakan lama didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan nasional dan perlindungan data pribadi warga Amerika. Pemerintah AS menilai kepemilikan TikTok oleh ByteDance, perusahaan yang berkantor pusat di Beijing, berpotensi membuka akses data pengguna kepada China.
Tekanan terhadap ByteDance kemudian berkembang menjadi tuntutan penjualan TikTok. Pemerintah AS menetapkan 19 Januari sebagai batas waktu, dengan risiko aplikasi tidak lagi dapat diunduh apabila penjualan tidak terlaksana.
ByteDance sempat menentang langkah pemblokiran dengan alasan kebijakan itu melanggar Amendemen Pertama mengenai kebebasan berbicara. Hakim Mahkamah Agung AS disebut cenderung menegakkan pemblokiran TikTok.
Pembatasan belum sepenuhnya berakhir
Penilaian DOJ menunjukkan bahwa larangan sebelumnya tidak diterapkan secara umum kepada setiap bentuk atau versi TikTok. Dasar pembatasannya terletak pada kepemilikan yang saat itu dipandang membawa risiko tertentu.
Karena itu, akses TikTok bagi pegawai federal kini bergantung pada penilaian tiap lembaga atas keamanan perangkat kerja mereka. Perdebatan mengenai perlindungan data dan keamanan nasional pun tetap menyertai penggunaan TikTok di Amerika Serikat.
