Lebih dari 70 organisasi hak sipil mendesak Mark Zuckerberg agar menghentikan rencana penambahan pengenalan wajah pada kacamata pintar Meta. Penolakan itu muncul karena teknologi tersebut dinilai berpotensi mengubah perangkat wearable menjadi alat pengawasan yang berbahaya di ruang publik.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Zuckerberg, para penandatangan termasuk ACLU, Electronic Privacy Information Center, dan Access Now, meminta rencana itu dibatalkan sepenuhnya. Mereka menilai masalahnya bukan sekadar soal fitur baru, melainkan soal risiko yang bisa langsung menyentuh privasi, keamanan, dan kebebasan orang-orang yang berada di sekitar pengguna.
Kekhawatiran utama ada pada orang yang tidak memberi persetujuan
Bagi kelompok penolak, inti persoalannya terletak pada orang-orang yang bisa dipindai tanpa pernah mengetahui wajahnya sedang dikenali. Seseorang yang berjalan di trotoar, naik transportasi umum, atau sekadar melintas di hadapan pengguna kacamata pintar bisa saja diidentifikasi diam-diam.
Dalam pandangan mereka, kondisi seperti itu membuat masyarakat kehilangan rasa aman untuk berada di ruang publik tanpa diawasi. Surat terbuka itu menegaskan bahwa warga berhak hidup tanpa takut identitasnya diverifikasi secara tersembunyi oleh aparat, penipu, atau pelaku kekerasan.
Para penandatangan juga menilai risiko teknologi ini terlalu besar untuk dianggap sebagai konsekuensi biasa dari inovasi. Karena itu, mereka meminta Meta tidak melanjutkan rencana tersebut dalam bentuk apa pun.
“Name Tag” jadi titik paling sensitif
Fitur yang memicu kontroversi disebut “Name Tag”. Teknologi ini dirancang menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan wajah seseorang dengan basis data digital.
Jika jadi dirilis, kacamata itu disebut dapat menampilkan nama, hobi, hubungan, hingga informasi kesehatan target langsung kepada pengguna. Situasi ini membuat interaksi sehari-hari berpotensi berubah menjadi proses identifikasi tersembunyi yang sulit disadari orang lain.
Kelompok hak sipil menilai kemampuan seperti itu dapat mengikis sisa anonimitas yang masih ada di ruang publik. Dalam pandangan mereka, fitur semacam ini membuka jalan bagi penggunaan yang jauh lebih invasif daripada sekadar bantuan praktis untuk mengenali orang.
Sorotan publik juga mengarah pada langkah Meta
Kecurigaan terhadap rencana tersebut ikut menguat setelah laporan Wired dan New York Times mengungkap memo internal Meta. Memo itu disebut memberi sinyal bahwa perusahaan ingin meluncurkan produk saat “lingkungan politik sedang dinamis”.
Bagi para pengkritik, pilihan waktu seperti itu dipahami sebagai upaya menghindari sorotan besar ketika keputusan kontroversial diambil. Mereka juga melihat langkah tersebut sebagai cara memanfaatkan situasi sensitif demi kepentingan bisnis, terutama ketika perhatian publik belum sepenuhnya tertuju pada isu pengawasan digital.
Di sisi lain, langkah itu memunculkan pertanyaan soal ruang abu-abu dalam regulasi. Kekhawatiran tersebut muncul karena teknologi pengenalan wajah di perangkat wearable bisa menyebar lebih cepat daripada pengawasan yang memadai.
Meta menyebut bersikap hati-hati, tetapi penolakan belum surut
Melalui juru bicaranya, Meta menyatakan perusahaan mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam mengembangkan fitur tersebut. Perusahaan juga menyebut ada kompetitor yang sudah memiliki produk serupa, sebagai penegasan bahwa teknologi itu bukan hal baru di pasar.
Namun, penjelasan itu belum cukup untuk meredakan penolakan dari kelompok hak sipil. Keraguan tetap kuat karena Meta memiliki riwayat panjang dalam persoalan teknologi biometrik, yang sebelumnya membuat perusahaan harus membayar denda besar kepada FTC serta negara bagian Illinois dan Texas.
Tekanan terhadap Meta kini juga bergerak ke arah tuntutan transparansi. Koalisi yang menolak rencana itu meminta perusahaan membuka diskusi dengan lembaga penegak hukum seperti ICE, sekaligus mengungkap data terkait potensi penyalahgunaan perangkat wearable dalam kasus penguntitan dan kekerasan dalam rumah tangga.
Jika Meta tetap melanjutkan rencana ini tanpa perubahan, seruan penolakan dinilai dapat berkembang menjadi pembatalan layanan dan gelombang boikot. Di tengah naiknya kekhawatiran soal pengawasan digital, masa depan kacamata pintar Meta kini bergantung pada sejauh mana perusahaan menjawab tuntutan soal persetujuan, keamanan, dan privasi di ruang publik.
