Legok Nangka diproyeksikan mampu mengolah 2.131 ton sampah per hari dan mengubahnya menjadi listrik sebesar 40,79 megawatt. Kapasitas itu membuat fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Jawa Barat ini menjadi salah satu proyek persampahan paling besar yang sedang disorot.
Skala tersebut bukan hanya soal volume sampah yang bisa ditangani. Proyek ini juga diposisikan sebagai pengujian penting bagi penerapan waste-to-energy di daerah yang terus menghadapi tekanan sampah dari waktu ke waktu.
Penjaminan pemerintah untuk menguatkan proyek
Babak baru proyek Legok Nangka dimulai setelah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII memberikan penjaminan untuk fasilitas tersebut. Langkah itu menjadikan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha di sektor persampahan ini sebagai proyek pertama dalam portofolio penjaminan PT PII.
Komitmen kerja sama ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution atau JES sebagai badan usaha pelaksana di Indramayu, Jumat (5/6). Pada saat yang sama, PT PII dan PT JES juga meneken Perjanjian Penjaminan, lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Perjanjian Regres kepada PT PII.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menyebut proyek ini sebagai langkah penting dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia. Ia menegaskan penjaminan diberikan untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan proyek agar lebih menarik bagi swasta, investor, dan lembaga pembiayaan internasional.
Ditargetkan tekan timbunan sampah
Dengan teknologi waste-to-energy, TPPASR Legok Nangka ditargetkan mampu menekan volume sampah hingga 85 persen. Di saat yang sama, fasilitas ini diarahkan menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah yang masuk ke sistem.
Proyek ini disiapkan untuk melayani enam daerah sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Skema layanan regional itu membuat Legok Nangka dipandang sebagai fasilitas terintegrasi untuk pengelolaan sampah lintas wilayah.
Andre menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya mengejar pengurangan timbunan sampah. Fasilitas tersebut juga diarahkan memberi nilai tambah melalui pemanfaatan sampah menjadi energi listrik.
Dukungan pusat dan daerah mengalir
Pemerintah pusat ikut memberi dukungan lewat fasilitas Viability Gap Fund atau VGF dan Project Development Facility atau PDF dari Kementerian Keuangan. Dukungan itu digunakan untuk membantu penyiapan proyek, pendampingan transaksi, dan meningkatkan daya tarik investasi.
Dari sisi daerah, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut TPPASR Legok Nangka diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Jawa Barat. Ia menilai kebutuhan itu mendesak, terutama di Bandung Raya dan wilayah sekitarnya yang menghadapi peningkatan volume sampah setiap tahun.
Dedi juga mengapresiasi peran PT PII karena penjaminan pemerintah dinilai memberi landasan kuat agar proyek berjalan sesuai komitmen. Dalam pengelolaan sampah regional, kehadiran fasilitas ini diharapkan bisa menekan beban tempat pembuangan akhir sekaligus memperbaiki kualitas layanan pengelolaan sampah.
Dampak yang dibidik dari Legok Nangka
Selain mengurangi sampah yang menumpuk, proyek ini diproyeksikan memberi dampak lingkungan yang lebih luas. Pengolahan sampah menjadi energi diharapkan membantu menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah layanan.
Dengan kapasitas besar, dukungan pemerintah, serta skema pembiayaan yang melibatkan badan usaha dan penjaminan, Legok Nangka menjadi salah satu proyek yang dipantau dalam dorongan membangun infrastruktur persampahan yang lebih modern di Jawa Barat. Proyek ini juga ditempatkan sebagai model kerja sama yang menggabungkan pengurangan sampah, produksi listrik, dan penguatan layanan publik dalam satu fasilitas terintegrasi.
Source: mediaindonesia.com
