Kapal induk Liaoning milik China kini bergerak ke Pasifik Barat saat ketegangan di kawasan kembali memanas. Di saat yang sama, Taiwan menegaskan bahwa aktivitas militer Beijing justru menjadi sumber utama ketidakstabilan di Indo-Pasifik.
Angkatan laut China menyebut gugus tugas kapal induk yang dipimpin Liaoning telah dikirim ke “perairan terkait” di Pasifik Barat. Beijing tidak menjelaskan lokasi pastinya, tetapi mengatakan kapal-kapal itu akan menjalani tembakan langsung dan latihan lain untuk menguji serta meningkatkan kemampuan tempur nyata pasukan.
Militer China menyebut pengerahan itu sebagai latihan rutin yang telah disusun sesuai rencana tahunan. Mereka juga menegaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan militer dalam menjalankan tugas dan sepenuhnya sesuai dengan hukum serta praktik internasional.
Sementara itu, pasukan bersenjata China memang hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan. Pola itu ikut menambah sorotan terhadap Selat Taiwan, jalur laut penting di Indo-Pasifik, yang belakangan semakin dipenuhi manuver militer dari berbagai arah.
Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan China terus menggelar latihan militer dalam berbagai skala dan jenis di Selat Taiwan, Indo-Pasifik, Laut China Selatan, hingga sekitar Jepang. Ia menilai rangkaian aktivitas itu mengganggu keselamatan navigasi dan menambah rasa tidak aman di kawasan.
Cho menyampaikan pandangannya di Taipei menjelang peringatan dua tahun masa jabatan Presiden Lai Ching-te. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Republik China, nama resmi Taiwan, adalah negara berdaulat dan independen.
Cho juga kembali menyerukan pembicaraan dengan Beijing. Menurut dia, Taiwan tetap berharap ada pertukaran yang sehat dan tertib di kedua sisi Selat Taiwan, dengan dialog yang didasarkan pada kesetaraan dan martabat.
Di sisi lain, Beijing memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, China juga memperkuat tekanan militer dan politik sambil menolak seruan dialog dari Lai dan menyebutnya sebagai “separatis”.
Pernyataan keras dari Taipei muncul ketika kantor kepresidenan menyiapkan pidato dan konferensi pers Lai pada Rabu pagi untuk menandai dua tahun pemerintahannya. Pihak kantor kepresidenan mengatakan Lai akan memaparkan visi nasional masa depan dan arah kebijakan pemerintah dalam acara itu.
Di dalam negeri, Lai juga menghadapi tantangan politik karena oposisi memegang kursi terbanyak di parlemen. Dengan mayoritas tersebut, oposisi kerap menghambat rencana pemerintah, terutama soal belanja pertahanan, dan mendorong rancangan undang-undang mereka sendiri.
Pada hari yang sama, upaya parlemen untuk memakzulkan Lai gagal. Pemungutan suara itu bersifat simbolis karena membutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen, sementara oposisi tidak memiliki jumlah suara yang cukup.
Hingga kini, kantor Urusan Taiwan China belum langsung menanggapi pernyataan Cho. Situasi ini membuat isu keamanan Taiwan dan langkah militer China terus bertaut dengan dinamika politik yang berkembang di Taipei.
