Kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI di Indonesia diperkirakan mencapai skala yang sangat besar, terutama untuk membangun kapasitas data center nasional hingga 3 gigawatt pada 2030. Untuk memenuhi target itu, Indonesia disebut memerlukan investasi sekitar US$60 miliar atau setara Rp 1.066 triliun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai angka tersebut jauh melampaui kemampuan fiskal saat ini. Karena itu, pemerintah diminta mencari pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada uang negara.
Skema investasi menjadi pilihan utama
Luhut menyebut pemerintah membuka ruang kerja sama dengan investor melalui berbagai model bisnis. Salah satu skema yang dibahas adalah sewa jangka panjang, sehingga aset yang dibangun dapat berpindah menjadi milik Indonesia setelah periode tertentu.
Pola tersebut dipandang sebagai jalan tengah agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani negara di awal. Dalam pandangan Luhut, kebutuhan pendanaan untuk data center berkapasitas 3 gigawatt tidak mungkin ditutup hanya dengan anggaran pemerintah.
Pemerintah juga menelaah pemanfaatan infrastruktur milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendukung ekosistem data center nasional. Langkah ini dinilai dapat menekan belanja negara karena tidak harus membangun fasilitas baru dari nol.
Luhut menegaskan bahwa aset yang sudah tersedia semestinya dimaksimalkan lebih dulu. Ia menyebut Telkom tetap menjalankan bisnisnya, sementara pemerintah dapat memanfaatkan barang milik negara tersebut untuk memperkuat kapasitas digital.
AI didorong masuk ke tata kelola pemerintahan
Selain pada urusan infrastruktur, Luhut juga mendorong pemanfaatan AI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk pengawasan penerimaan negara yang berkaitan dengan APBN.
Usulan tersebut muncul saat pembahasan di Dewan Ekonomi Nasional ketika Presiden Prabowo menanyakan arah kebijakan ekspor mineral kritis Indonesia. Luhut menilai ekspor yang berlangsung terlalu bebas perlu dihentikan dan diganti dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Ia lalu menyebut pemerintah dapat memanfaatkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga yang sudah ada. Menurut Luhut, integrasi sistem itu akan memberi dampak besar pada penerimaan negara karena pengawasan menjadi lebih ketat dan berbasis teknologi.
Penerapan digital juga disebut akan diperluas ke layanan publik. Luhut mengatakan seluruh pelayanan publik ke depan akan didorong berjalan secara digital, termasuk perizinan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS.
AI dinilai bisa memangkas proses birokrasi
Untuk menggambarkan manfaatnya, Luhut mencontohkan kemampuan AI dalam membaca dokumen berukuran besar. Ia menyebut dokumen OSS setebal 1.600 halaman dapat dianalisis AI hanya dalam hitungan detik.
Menurut dia, AI bisa membaca dokumen itu dalam 30 detik dan langsung memberi komentar per halaman. Contoh tersebut disebut menunjukkan potensi AI bukan hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk mempercepat kerja birokrasi yang selama ini memakan waktu panjang.
Dorongan digitalisasi ini membuat infrastruktur data center menjadi fondasi utama. Tanpa kapasitas komputasi yang memadai, penerapan AI dalam skala nasional akan sulit bergerak cepat, sementara kebutuhan pendanaannya sudah terlanjur sangat besar.
