Program magang siswa vokasi di Tiongkok disebut tidak lagi menjadi jalur belajar yang aman, melainkan pintu masuk ke pabrik berisiko tinggi. Laporan terbaru Jaringan Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok atau CHRD menilai sistem itu membuat anak di bawah umur rentan dieksploitasi di balik klaim pendidikan keterampilan kerja.
Temuan itu memperlihatkan jarak lebar antara aturan di atas kertas dan praktik di lapangan. Meski Tiongkok sudah meratifikasi konvensi internasional dan memiliki aturan untuk melindungi anak dari pekerjaan berbahaya, CHRD menyebut penegakan hukumnya masih lemah dan tidak transparan.
Jam Panjang, Upah Rendah, dan Risiko Cedera
CHRD mencatat sekitar 41 juta siswa sekolah menengah di Tiongkok, dengan sekitar 12 juta di antaranya terdaftar dalam program kejuruan. Dari jumlah itu, setidaknya 11 provinsi disebut mengirim siswa ke tempat kerja berbahaya sepanjang 2019 hingga 2025.
Penempatan tersebut kerap berlangsung dalam shift 10 hingga 12 jam, termasuk pada malam hari, dan sering kali tidak sesuai dengan bidang studi siswa. Dalam banyak kasus, magang berubah menjadi kerja murah yang menguntungkan perusahaan sekaligus menekan posisi para pelajar.
| Temuan Utama | Rincian | Periode |
|---|---|---|
| Siswa vokasi terdampak | Sekitar 12 juta dari 41 juta siswa sekolah menengah | Data terbaru yang dikutip CHRD |
| Provinsi terlibat | Setidaknya 11 provinsi | 2019-2025 |
| Jam kerja | Shift 10 hingga 12 jam, termasuk malam hari | 2019-2025 |
Kematian dan Klausul yang Menyalahkan Korban
Laporan CHRD juga mencatat tiga kematian siswa antara 2020 dan 2022. Salah satu kasus yang disorot adalah remaja 17 tahun bernama Yang, yang disebut dipaksa menjalani shift melelahkan di lantai pabrik dan ditolak perawatan medis ketika jatuh sakit.
Yang paling mengejutkan, perjanjian magang Yang memuat klausul yang menyatakan bahwa jika ia melakukan “lompatan dari gedung, melukai diri sendiri, atau bunuh diri”, tanggung jawab akan jatuh pada dirinya dan orang tuanya. CHRD menilai klausul itu menunjukkan sistem sudah mengenali bahaya, tetapi berusaha mengalihkan beban tanggung jawab.
Selain kematian, laporan tersebut juga menyebut adanya kasus amputasi, cedera remuk, dan jatuh parah akibat mesin yang tidak aman serta pengawasan yang lemah. Banyak siswa juga menerima upah di bawah upah minimum, sementara perantara ilegal ikut mengambil komisi dari penghasilan yang sudah kecil.
Pelanggaran Meluas di Luar Program Magang
Pelanggaran terhadap anak tidak berhenti pada program kejuruan. CHRD menemukan anak-anak berusia 13 tahun bekerja di sektor manufaktur, hiburan, dan jasa.
Di Dongguan, pihak berwenang disebut mengeluarkan 59 surat tilang pada Juli 2024 untuk pelanggaran pekerja anak. Namun, laporan itu menekankan bahwa pemerintah Tiongkok tidak membuka data penegakan hukum secara komprehensif sehingga skala masalahnya sulit dipastikan secara utuh.
| Contoh Temuan | Detail | Waktu |
|---|---|---|
| Anak bekerja di sektor tertentu | Manufaktur, hiburan, dan jasa | Tidak disebutkan rinci |
| Pelanggaran di Dongguan | 59 surat tilang untuk pelanggaran pekerja anak | Juli 2024 |
Tekanan dari Sekolah dan Keuntungan Perusahaan
CHRD menggambarkan adanya tekanan struktural dari berbagai arah. Sekolah didorong memenuhi kuota magang, sementara perusahaan diuntungkan oleh pasokan tenaga kerja murah dengan pengawasan yang minim.
Lembaga penyalur tenaga kerja juga disebut ikut menjadi perantara magang secara ilegal, sehingga tanggung jawab atas keselamatan siswa makin kabur. Dalam beberapa kasus, pengadilan memang memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi, tetapi akar persoalannya tetap tidak berubah.
Laporan itu menilai aturan Tiongkok tentang pengelolaan magang siswa sekolah vokasi sebenarnya sudah mensyaratkan magang yang edukatif, diawasi, dan aman. Hukuman pelanggaran bahkan bisa mencapai 1 juta RMB, tetapi CHRD menyebut tidak ada data publik yang jelas mengenai seberapa sering sanksi itu benar-benar diterapkan.
CHRD juga mengatakan para penelitinya bekerja dalam kondisi intimidasi dan penindasan informasi. Situasi itu membuat dokumentasi kasus menjadi sulit, terutama ketika data resmi tidak dibuka ke publik.
Desakan Agar Magang Wajib Dihentikan Sementara
Laporan tersebut mendesak penangguhan segera magang wajib sampai hak-hak anak benar-benar dijamin. CHRD juga meminta pemerintah merilis data yang transparan, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan saluran pelaporan yang independen.
Di sisi lain, laporan itu menyerukan perusahaan Tiongkok maupun internasional untuk melakukan dan mempublikasikan uji tuntas hak asasi manusia sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. CHRD turut meminta pengawasan internasional melalui Komite PBB tentang Hak Anak dan Organisasi Buruh Internasional.
Dengan rangkaian temuan tersebut, CHRD menyimpulkan bahwa sistem pendidikan vokasi Tiongkok dalam bentuk saat ini membuat anak di bawah umur sangat rentan terhadap eksploitasi, bahaya, dan pelecehan. Selama aturan tidak ditegakkan secara terbuka dan konsisten, risiko itu tetap melekat pada jutaan siswa.
