Ribuan mahasiswa mengepung Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung dengan membawa replika guillotine setinggi sekitar dua meter. Simbol itu dipakai untuk menegaskan kemarahan mereka terhadap kondisi demokrasi dan respons pemerintah yang dinilai belum menjawab aspirasi publik.
Aksi di Jalan Diponegoro itu berlangsung dengan orasi bergantian dari perwakilan berbagai kampus. Massa kemudian menyampaikan tujuh tuntutan utama yang berkaitan dengan ekonomi, kebijakan publik, hingga isu hak asasi manusia.
Tuntutan Ekonomi dan Evaluasi Kebijakan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan harga BBM, dan evaluasi program pemerintah. Mereka juga meminta perhatian lebih besar pada pengelolaan APBN agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Perwakilan KM ITB, Nahdah Nabillah, menilai anggaran negara perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Ia juga meminta program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Nahdah menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki koordinasi internal dan komunikasi publik. Menurut dia, kebijakan harus berbasis data agar tidak memicu polarisasi informasi di tengah masyarakat.
Kekecewaan yang Menumpuk dari Banyak Kampus
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, menyebut massa yang hadir berjumlah sekitar 1.200 orang lebih. Mereka datang dari sekitar 23 kampus di Jawa Barat sebagai kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di lokasi yang sama.
Risaldi menegaskan aksi tersebut merupakan puncak dari penumpukan kekecewaan mahasiswa. Ia mengatakan aspirasi sudah lama disampaikan, tetapi tidak melihat tindak lanjut yang memadai dari pemerintah.
Ia juga menyoroti gaya komunikasi pemerintah yang dinilai tidak substansial. Dalam pandangan mahasiswa, sejumlah kebijakan yang diambil belum menyentuh persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
Isu Demokrasi dan Ruang Berpendapat
Dalam orasinya, mahasiswa turut mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum memperlihatkan langkah strategis yang signifikan. Mereka juga menyinggung menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di ruang publik.
Spanduk dan poster berisi tuntutan ekonomi, kebijakan publik, serta reformasi kelembagaan dibentangkan sepanjang aksi. Hingga sore, demonstrasi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Setelah seluruh tuntutan disampaikan, massa membubarkan diri secara bertahap. Aksi itu meninggalkan pesan kuat bahwa kekecewaan mahasiswa tidak hanya tertuju pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada arah demokrasi yang mereka anggap makin sempit.
