Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen turun ke depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang untuk memprotes aturan baru dalam UU Polri yang dinilai membuka peluang lebar bagi anggota Korps Bhayangkara mengisi jabatan sipil. Di tengah aksi itu, sorotan paling keras datang dari Michelle, mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.
Michelle menilai perluasan penempatan anggota Polri di ruang jabatan sipil bukan sekadar urusan posisi di birokrasi. Menurut dia, kebijakan itu ikut menekan kesempatan kerja masyarakat umum, terutama generasi muda yang baru lulus kuliah dan tengah mencari ruang masuk ke dunia kerja profesional.
Ruang sipil yang dinilai makin menyempit
Dalam orasinya, Michelle menyebut ranah yang semestinya menjadi ruang masyarakat sipil kini mulai diambil alih Polri. Ia menilai jika ruang tersebut terus dipersempit, maka kesempatan masyarakat untuk masuk ke birokrasi profesional juga akan menyusut.
Ia menggambarkan kondisi itu sebagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan masa depan lulusan perguruan tinggi. Michelle menyampaikan bahwa di tengah kebutuhan hidup yang makin berat, generasi muda justru dihadapkan pada semakin terbatasnya peluang untuk bekerja dan berkembang.
Tekanan ekonomi ikut memicu kemarahan massa
Aksi di depan kantor gubernur tidak hanya mempersoalkan UU Polri. Massa juga menyuarakan protes terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai menekan kehidupan masyarakat lapisan bawah.
Bagi Michelle, tekanan ekonomi itu berjalan beriringan dengan sempitnya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Karena itu, ia menilai perluasan penempatan anggota Polri di jabatan sipil semakin mengkhawatirkan prospek kerja, baik bagi lulusan universitas negeri maupun swasta.
Efek berantai dari kenaikan Pertamax
Michelle juga menyoroti kenaikan harga Pertamax dan dampak turunannya bagi masyarakat. Ia menilai kenaikan itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM yang lebih murah sehingga permintaan Pertalite ikut melonjak.
Dalam pandangannya, lonjakan permintaan tersebut bisa memicu kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Dari situ, ia memperkirakan harga bahan pokok lain ikut terdorong naik dan menambah tekanan pada masyarakat arus bawah.
Aksi mahasiswa di Semarang itu memperlihatkan bahwa kritik terhadap UU Polri tidak berdiri sendiri. Isu tersebut menyatu dengan keresahan yang lebih luas soal ekonomi, lapangan kerja, dan biaya hidup yang dirasakan makin menekan.
