Empat prinsip persatuan umat kembali ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat saat pengukuhan pengurus di Masjid Raya Al Jabar, Kota Bandung. Ikrar yang dibacakan dalam rangkaian halal bihalal, pengukuhan pengurus, dan Musyawarah Kerja Daerah itu menjadi penanda arah gerak organisasi dalam menjaga harmoni keagamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, Dr. KH. Aang Abdullah Zein, M.Pd.I., memimpin langsung pembacaan ikrar bersama para pengurus yang hadir. Dalam ikrar tersebut, MUI Jabar menekankan empat prinsip utama, yakni bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleran dalam khilafiyah, dan bekerja sama dalam dakwah.
Bagi MUI Jabar, empat prinsip itu bukan sekadar rangkaian kalimat seremonial. Pesan tersebut diarahkan menjadi pedoman sikap agar para pengurus tetap hadir sebagai perekat umat ketika muncul perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat.
Ukhuwah dan moderasi jadi fondasi sikap organisasi
Aang Abdullah Zein menempatkan ukhuwah, moderasi beragama, dan peran ulama sebagai unsur penting yang harus terus dijaga. Ia menegaskan bahwa pengukuhan pengurus seharusnya dibaca sebagai momentum untuk memperkuat kerja keumatan, bukan hanya sebagai acara formal.
Menurut dia, solidaritas umat perlu diwujudkan melalui kerja bersama yang nyata. Karena itu, ajakan untuk bersatu tidak boleh berhenti di ruang pidato, melainkan perlu tercermin dalam sikap sehari-hari yang saling menguatkan di tengah perbedaan.
MUI Jabar juga mendorong agar ulama memainkan peran yang lebih strategis dalam merespons dinamika sosial. Dakwah yang inklusif dan solutif dipandang penting supaya manfaat kehadiran MUI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dukungan untuk pembangunan Jawa Barat
Dari sisi kelembagaan, MUI Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk ikut berperan dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai keislaman dan kebangsaan. Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi MUI Jawa Barat, Dr. Deden Nasihin, M.KP., menegaskan bahwa lembaganya ingin mendukung terwujudnya Jabar Istimewa melalui peran keagamaan, sosial, budaya, dan digital yang berkelanjutan.
Deden menilai pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak seharusnya berdiri jauh dari kebijakan publik agar arah pembangunan tetap seimbang antara tradisi dan modernitas.
Dalam pandangan MUI Jabar, sinergi lintas unsur seperti ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pendekatan tersebut dinilai selaras dengan semangat “lembur diurus, kota ditata” yang menekankan pembangunan inklusif dan merata.
Tantangan ruang digital ikut menjadi perhatian
Selain pembangunan sosial, MUI Jabar juga memberi sorotan pada derasnya arus informasi digital. Deden menyebut ruang digital kerap memunculkan disinformasi dan polarisasi, sehingga MUI perlu hadir sebagai penjernih informasi sekaligus penjaga etika komunikasi umat.
Ia menambahkan bahwa literasi digital keagamaan perlu diperkuat agar dakwah dapat menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan. Teknologi, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk memperluas kemaslahatan dan mempererat persatuan umat.
Pandangan itu sekaligus menunjukkan bahwa dakwah kini dituntut lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, MUI Jabar melihat pentingnya cara kerja yang responsif agar pesan keagamaan tetap hidup di tengah ruang digital yang bergerak cepat.
Pengukuhan pengurus di Masjid Raya Al Jabar akhirnya menampilkan arah kerja MUI Jawa Barat yang ingin lebih dekat dengan kebutuhan umat. Melalui ikrar persatuan, dukungan terhadap pembangunan daerah, dan perhatian pada tantangan digital, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk menjaga layanan keumatan agar tetap kolaboratif, adaptif, dan relevan.
Source: koranpelita.co
