Masyarakat yang menunggu pencairan bansos pada Mei perlu segera memastikan namanya masih tercatat sebagai penerima aktif. Sejumlah program masih berjalan melalui penyaluran tahap kedua, sehingga status bantuan bisa berbeda tergantung data dan wilayah masing-masing.
Program yang paling banyak dicermati publik tetap mencakup PKH, BPNT, PIP, dan PBI JKN. Di saat yang sama, bantuan beras juga masih disalurkan dalam periode tertentu, sehingga pengecekan lewat kanal resmi menjadi langkah penting agar penerima tidak melewatkan jadwal pencairan.
PKH masih jadi bantuan yang paling ditunggu
PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran program ini meliputi ibu hamil, anak usia dini, siswa, lansia, penyandang disabilitas berat, dan korban pelanggaran HAM berat.
Penyaluran PKH dibagi dalam empat tahap dalam satu tahun, sehingga pencairan pada Mei masuk ke tahap kedua. Besaran bantuannya mengikuti kategori dalam satu kartu keluarga, dengan nominal Rp 750.000 untuk ibu hamil dan anak usia dini, Rp 225.000 untuk siswa SD, Rp 375.000 untuk siswa SMP, serta Rp 500.000 untuk siswa SMA.
Untuk kelompok lansia dan penyandang disabilitas berat, bantuan yang diterima sebesar Rp 600.000 per tahap. Sementara itu, korban pelanggaran HAM berat menerima Rp 2.700.000 per tahap sesuai ketentuan yang tercantum dalam data program.
BPNT diarahkan untuk kebutuhan pangan
Selain PKH, BPNT atau Kartu Sembako juga masih disalurkan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp 200.000 per bulan. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok melalui agen yang ditunjuk pemerintah.
Pada penyaluran kali ini, ada penyesuaian kategori penerima BPNT. Bantuan diprioritaskan untuk warga dalam desil 1 hingga 4, sedangkan kelompok desil 5 tidak lagi masuk daftar penerima.
PKH dan BPNT sama-sama cair secara berkala setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap kedua, periode pencairannya disebut berlangsung pada April, Mei, dan Juni bagi penerima yang belum mendapatkan dana pada awal periode.
PIP dan bantuan beras masih berlanjut
Program Indonesia Pintar tetap menjadi perhatian keluarga yang memiliki anak sekolah dari kelompok prasejahtera. Bantuan ini diberikan agar siswa tidak putus sekolah, dan penyalurannya dilakukan setahun sekali melalui rekening SimPel di bank BRI atau BNI.
Besaran PIP yang tercantum adalah Rp 450.000 untuk siswa SD, Rp 750.000 untuk siswa SMP, dan hingga Rp 1.800.000 per tahun untuk jenjang SMA atau SMK. Pemerintah menyesuaikan nominal tersebut agar tetap selaras dengan kebutuhan biaya pendidikan.
Di luar bantuan tunai dan pendidikan, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 720.000 ton untuk paket 10 kg. Distribusinya hanya dilakukan selama empat bulan dalam setahun dan tidak mengikuti tanggal resmi yang kaku.
PBI JKN membantu iuran kesehatan
Penerima yang masih aktif dalam PBI JKN juga perlu mengecek statusnya. Program ini membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan.
Seluruh iuran tersebut ditanggung pemerintah melalui APBN, sehingga peserta dapat mengakses layanan kesehatan sesuai skema yang berlaku. Bantuan ini menjadi penting bagi keluarga penerima manfaat yang namanya masih tercantum dalam daftar aktif.
Karena data penerima dapat berubah, pengecekan rutin menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Status yang tercatat di sistem resmi akan menentukan apakah bantuan masih berlanjut atau tidak pada periode pencairan berikutnya.
Cara mengecek nama penerima
Pengecekan status bansos dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel. Prosesnya memerlukan NIK KTP yang valid, lalu pengguna diminta melewati verifikasi identitas.
Tahap awal dimulai dengan membuat akun, mengisi data diri, mengunggah foto diri bersama KTP, dan memverifikasi email. Setelah akun aktif, pengguna bisa masuk ke menu profil untuk melihat jenis bantuan yang terdaftar atas namanya.
Karena jadwal pencairan di tiap daerah tidak selalu sama, masyarakat disarankan memantau status secara berkala. Kanal resmi tetap menjadi acuan utama agar data penerimaan sesuai dengan sistem yang digunakan pemerintah.
