Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dipastikan mulai cair pada Juni. Kepastian ini membuat banyak pegawai menaruh perhatian pada nominal yang akan diterima, terutama karena komponen pembayaran tidak sama untuk setiap kelompok penerima.
Bagi sebagian ASN, pencairan ini menjadi penopang penting untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan pendidikan. Pada periode pertengahan tahun, tambahan pendapatan seperti ini sering dianggap membantu menjaga arus keuangan keluarga tetap stabil.
Kelompok penerima yang paling merasakan manfaat
Cakupan penerima gaji ke-13 tidak hanya PNS. Hak tersebut juga diberikan kepada CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural sesuai ketentuan yang berlaku.
Di antara seluruh penerima, kelompok yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki komponen penghasilan paling lengkap. Semakin besar unsur gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja yang menjadi dasar perhitungan, semakin besar pula nilai gaji ke-13 yang diterima.
Pada sejumlah jabatan tertentu, terutama pimpinan lembaga nonstruktural, nominal yang tercatat berada di kisaran puluhan juta rupiah. Data yang dirilis menunjukkan angka indikatif mulai dari sekitar Rp31,4 juta, Rp29,6 juta, Rp28,1 juta, Rp24,8 juta, Rp19,5 juta, Rp13,8 juta, hingga Rp10,6 juta.
Selain itu, terdapat juga rentang pembayaran lain yang lebih rendah, yakni sekitar Rp4,2 juta hingga Rp5 juta, Rp4,9 juta hingga Rp5,8 juta, Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta, Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, serta Rp7,7 juta hingga Rp9 juta. Besaran tersebut berbeda sesuai masa kerja dan jenjang jabatan masing-masing penerima.
Mengapa Juni dinilai strategis
Waktu pencairan pada Juni disebut strategis karena berdekatan dengan kebutuhan biaya sekolah. Pada momen ini, pengeluaran keluarga biasanya meningkat sehingga tambahan dana dari gaji ke-13 dapat membantu menutup biaya yang lebih besar.
Dalam praktiknya, gaji ke-13 bukan hanya dilihat sebagai dukungan finansial, tetapi juga bentuk apresiasi atas tugas pelayanan publik yang dijalankan aparatur negara. Kebijakan ini sekaligus memberi ruang napas bagi keuangan rumah tangga di tengah kebutuhan pertengahan tahun.
Dari sisi daya beli, pencairan pada bulan tersebut juga membantu menjaga perputaran ekonomi keluarga. Tambahan pendapatan ini memberi kesempatan bagi penerima untuk menata ulang pengeluaran yang sempat membesar karena kebutuhan rutin dan pendidikan.
Aturan untuk PPPK dan CPNS
Untuk PPPK, pembayaran dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Artinya, nominal yang diterima menyesuaikan lama pengabdian masing-masing penerima.
Ada pula ketentuan khusus bagi PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan sebelum 1 Juni. Kelompok ini tidak berhak menerima gaji ke-13 pada tahun berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, CPNS pusat menerima 80 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan umum dan fasilitas lain yang melekat. Untuk CPNS daerah, pembayaran disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah masing-masing.
Komponen pembayaran yang dihitung
Gaji ke-13 tidak dibayarkan dalam bentuk nilai yang sama untuk semua orang. Komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja bagi aparatur yang memang mendapatkannya.
Aturan yang berlaku juga menyebut gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lain yang diatur peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, nilai yang diterima menjadi lebih utuh dibandingkan sejumlah pembayaran lain yang biasanya terkena potongan tertentu.
Dengan kepastian pencairan pada Juni, penerima dapat lebih awal memperkirakan kebutuhan keuangan pertengahan tahun. Bagi ASN dengan masa kerja penuh dan komponen tunjangan yang lengkap, manfaat gaji ke-13 cenderung terasa paling besar karena unsur penghasilan yang dihitung masuk secara penuh ke dalam pembayaran.