Pembatasan media sosial untuk anak kini makin meluas dan tidak lagi hanya dibahas di Indonesia. Sejumlah negara mulai menarik garis yang lebih tegas soal usia pengguna, dengan tujuan yang sama: menjaga anak dari tekanan ruang digital yang dinilai terlalu dini.
Arah kebijakan itu terlihat dari langkah Norwegia yang bersiap mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Pemerintah setempat juga menekankan bahwa verifikasi usia harus dilakukan lebih dulu oleh perusahaan teknologi, bukan dibebankan kepada anak atau keluarga.
Norwegia dorong verifikasi usia yang lebih ketat
Perdana Menteri Jonas Gahr Store menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan agar masa kanak-kanak tidak terlalu cepat terseret ke dalam tekanan layar dan algoritma. Ia menegaskan bahwa anak perlu tetap memiliki ruang untuk menjalani masa kecil tanpa beban dari lingkungan digital yang intens.
“kami menginginkan masa kanak-kanak di mana anak-anak dapat menjadi anak-anak,” kata Store, dikutip dari AFP, Jumat (24/4/2026). Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembatasan usia kini dipandang sebagai bagian dari perlindungan tumbuh kembang anak, bukan sekadar soal akses ke platform digital.
Menteri Digitalisasi dan Tata Kelola Publik Norwegia, Karianne Tung, juga menegaskan bahwa tanggung jawab verifikasi tidak boleh dialihkan ke anak-anak. Ia berharap perusahaan teknologi memastikan batas usia benar-benar dihormati dan menerapkan sistem yang efektif sejak aturan mulai berjalan.
Eropa ikut bergerak ke arah serupa
Langkah Norwegia tidak berdiri sendiri karena beberapa negara Eropa lain juga menunjukkan arah kebijakan yang mirip. Prancis, Spanyol, dan Denmark disebut telah menyampaikan rencana untuk memperkenalkan usia dewasa digital bagi penggunaan media sosial.
Komisi Eropa bahkan telah meluncurkan aplikasi verifikasi usia pada pertengahan April. Aplikasi itu akan segera tersedia bagi warga negara Eropa dan menjadi salah satu alat pendukung untuk menegakkan batas usia di ruang digital.
Dorongan ini membuat pembahasan tentang media sosial anak bergeser menjadi isu yang lebih luas. Fokusnya tidak lagi hanya pada akses, tetapi juga pada cara platform memastikan bahwa pengguna yang masuk memang memenuhi batas usia yang ditetapkan.
Indonesia lebih dulu mengambil langkah
Di tengah gelombang kebijakan tersebut, Indonesia sudah lebih dahulu melangkah lewat PP Tunas. Aturan itu melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial dan disebut mulai berlaku pada Maret 2026.
Kebijakan Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital kini bergerak ke arah yang semakin seragam. Aturan itu tidak hanya membatasi akses, tetapi juga menegaskan adanya batas usia yang jelas dalam penggunaan platform digital.
Pemerintah juga menempatkan kebijakan ini dalam konteks pengurangan paparan gawai dan media sosial pada anak. Disebutkan bahwa jumlah anak yang memiliki HP atau menggunakan media sosial telah menurun seiring sejumlah langkah, termasuk pedoman waktu layar nasional dan rekomendasi sekolah bebas HP.
Tanggung jawab platform makin disorot
Meningkatnya aturan pembatasan usia menunjukkan bahwa negara-negara mulai menaruh perhatian lebih besar pada peran perusahaan teknologi. Platform tidak lagi cukup hanya menyediakan fitur, tetapi juga harus memastikan sistem verifikasi usia berjalan dengan benar.
Pada saat yang sama, kebijakan serupa memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap keamanan digital anak. Perlindungan anak kini tidak hanya dibicarakan di level keluarga, melainkan juga pada level kebijakan publik dan tanggung jawab industri teknologi.
Jika arah ini terus meluas, tuntutan terhadap perusahaan teknologi akan semakin besar untuk menyesuaikan layanan mereka dengan batas usia pengguna. Di saat yang sama, negara-negara tampak semakin sepakat bahwa ruang digital untuk anak harus dibangun dengan aturan yang tegas dan verifikasi yang kuat.
Source: www.cnbcindonesia.com