NPCI Kota Bandung menempatkan pengawasan klasifikasi sebagai garis pertahanan utama menjelang Peparda VII Jawa Barat 2026. Fokus terbesar diarahkan pada cabang dan kategori low vision, terutama B2 dan B3, yang dinilai paling rawan disalahgunakan karena kondisi fisik atlet tidak selalu terlihat jelas dari luar.
Ketua Umum NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, menegaskan atlet non-disabilitas tidak boleh masuk ke ajang tersebut. Menurut dia, kehadiran mereka bukan hanya mencederai hak atlet disabilitas, tetapi juga merusak integritas kompetisi yang seharusnya berjalan adil.
Sebagai tuan rumah, NPCI Kota Bandung menyiapkan pengawasan sejak tahap klasifikasi. Langkah itu dilakukan agar seleksi atlet tetap kredibel dan tidak memberi ruang bagi manipulasi di lapangan.
NPCI Kota Bandung juga akan menjalin koordinasi intensif dengan NPCI Jawa Barat. Selain itu, tim klasifikasi internal akan diterjunkan langsung untuk memantau proses pemeriksaan agar setiap tahapan berjalan lebih disiplin.
Yadi menilai pengawasan yang longgar pernah memunculkan dugaan manipulasi pada Peparda sebelumnya. Karena itu, ia meminta proses kali ini dijalankan jauh lebih ketat dan tidak memberi celah bagi praktik serupa.
Perhatian besar juga tertuju pada verifikasi atlet disabilitas yang sah. Yadi menyebut atlet yang valid semestinya memiliki rekam medis yang jelas dan riwayat pendidikan formal yang bisa ditelusuri, termasuk jejak dari Sekolah Luar Biasa.
Bagi NPCI Kota Bandung, atlet yang tiba-tiba muncul tanpa riwayat yang terang tidak boleh lolos klasifikasi. Sikap ini dianggap penting untuk menjaga keadilan, terutama di cabang yang menyulitkan verifikasi hanya lewat tampilan fisik.
Celah paling sensitif menurut Yadi ada pada disabilitas netra. Di kategori ini, kondisi atlet tidak mudah dibaca secara kasatmata, sehingga risiko penyalahgunaan dinilai lebih besar dibanding kategori lain.
Cabang catur ikut menjadi sorotan karena dianggap berpotensi menjadi sasaran manipulasi klasifikasi. Pada cabang seperti ini, verifikasi administratif dan medis dinilai sangat menentukan untuk memastikan setiap atlet benar-benar memenuhi syarat.
Untuk menutup celah tersebut, NPCI Kota Bandung akan mewajibkan surat verifikasi resmi bagi atlet low vision. Dokumen itu minimal harus berasal dari rumah sakit mata dengan standar klasifikasi internasional, seperti JEC Kedoya di Jakarta.
Di sisi lain, kepastian waktu pelaksanaan Peparda VII Jawa Barat 2026 mulai mengerucut. Berdasarkan rapat terakhir bersama Pengurus Besar, ajang itu diproyeksikan berlangsung pada pertengahan November atau akhir November 2026.
NPCI Kota Bandung berencana kembali menggelar rapat dengan Pengurus Besar dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan dipakai untuk memfinalisasi struktur kepengurusan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan di Kota Bandung.
Perjalanan menuju Kota Bandung sebagai tuan rumah juga tidak berlangsung mulus. Peparda VII semula direncanakan digelar di Kabupaten Indramayu, sebelum kemudian dialihkan karena kesiapan daerah tersebut dinilai belum memadai.
Yadi menjelaskan Kota Bandung sebenarnya sudah mengajukan diri bersama Indramayu pada akhir 2024 hingga awal 2025. Namun, penetapan awal tetap jatuh ke Indramayu sebelum akhirnya hak penyelenggaraan resmi dialihkan ke Kota Bandung pada Februari lalu.
Perubahan itu membuat waktu persiapan menjadi lebih sempit dari ideal. Yadi menilai penunjukan tuan rumah seharusnya dilakukan dua tahun sebelumnya agar perencanaan anggaran dan infrastruktur bisa disiapkan lebih matang sejak awal.
Karena keputusan baru datang di tahun berjalan, pendanaan Peparda VII tidak bisa masuk APBD murni. Anggaran harus melalui Anggaran Biaya Tambahan, sehingga proses administrasinya memerlukan waktu lebih panjang.
Meski tantangannya besar, NPCI Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung tetap menyatakan komitmen untuk menyukseskan Peparda VII pada 2026. Bagi Yadi, kerja keras dan sinergi menjadi modal utama agar ajang itu tetap berjalan sesuai harapan.
Source: pelitajabar.com
