Kondisi industri baja nasional kini masuk fase yang makin rapuh setelah PT Krakatau Osaka Steel memutuskan menghentikan seluruh kegiatan operasional pada Juni 2026. Sebelum itu, perusahaan lebih dulu menutup aktivitas produksi sejak akhir April 2026, sehingga penutupan ini langsung menjadi sorotan pemerintah.
Kementerian Perindustrian menilai kasus tersebut bukan sekadar masalah bisnis satu perusahaan. Dampaknya merambat ke pekerja, rantai pasok, dan sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasokan baja dari dalam negeri.
Tekanan datang dari banyak arah
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa industri baja nasional sedang menghadapi tekanan berat dari tiga sisi sekaligus. Tiga faktor yang ia sebut adalah kelebihan pasokan global, rendahnya permintaan domestik, dan masuknya produk impor murah.
Dalam situasi seperti ini, baja impor menjadi sangat kompetitif di pasar. Kemenperin juga menilai produsen asal China punya efisiensi biaya yang lebih baik dibandingkan industri lokal, sehingga posisi tawar produsen dalam negeri semakin tertekan.
Febri menegaskan bahwa industri baja nasional tetap harus menjaga kualitas produknya. Namun, tantangannya semakin besar karena harga produk impor berada di level lebih rendah dan permintaan dari sektor konstruksi ikut melemah.
Kerugian sudah menumpuk sejak 2022
Langkah penghentian produksi di PT Krakatau Osaka Steel sebenarnya sudah disepakati Dewan Direksi sejak 23 Januari 2026. Setelah itu, manajemen melaporkan bahwa kinerja bisnis terus memburuk dan akumulasi kerugian telah tercatat sejak 2022.
Pemerintah melihat penurunan itu tidak hanya disebabkan faktor internal. Keterbatasan variasi produk yang dihasilkan PT KOS juga disebut ikut menggerus daya saing saat pasar baja sedang jenuh.
Kondisi tersebut membuat perusahaan sulit bertahan di tengah persaingan dengan produsen global yang dinilai lebih efisien. Di sisi lain, pasar domestik juga tidak cukup kuat untuk menyerap produksi dalam negeri.
Nasib pekerja ikut jadi perhatian
Dampak paling sensitif dari penutupan ini adalah nasib para pekerja. Kemenperin menyampaikan keprihatinan dan mengimbau perusahaan agar memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perpisahan karyawan PT KOS yang ramai dibicarakan di media sosial ikut menambah perhatian publik terhadap kasus ini. Situasi itu membuat penutupan pabrik tidak hanya dipandang sebagai persoalan industri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memengaruhi banyak orang.
Bagi pemerintah, tekanan bisnis yang dialami perusahaan tidak bisa dilepaskan dari efek langsung terhadap tenaga kerja. Karena itu, dampak penutupan pabrik disebut merembet dari neraca usaha ke kehidupan pekerja.
Perlindungan industri ikut dievaluasi
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kemenperin tengah mengevaluasi sejumlah kebijakan perlindungan bagi industri strategis. Instrumen yang sudah berjalan mencakup Standar Nasional Indonesia wajib, Harga Gas Bumi Tertentu, dan pengendalian impor melalui skema lartas.
Kementerian juga akan melakukan kajian komprehensif untuk merumuskan strategi yang lebih efektif bagi keberlanjutan industri baja nasional. Salah satu arah yang didorong adalah memperkuat substitusi impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada proyek-proyek strategis.
Febri menyebut keberhasilan penguatan industri baja nasional membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Ia juga menilai dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, dan tingkat permintaan domestik akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Penutupan PT Krakatau Osaka Steel kini menjadi contoh nyata bahwa industri baja bisa sangat rentan ketika pasokan dunia berlebih, permintaan melemah, dan produk impor murah terus membanjiri pasar. Dalam kondisi seperti ini, tekanan yang dirasakan produsen lokal tidak berhenti di sisi bisnis, tetapi juga menjalar ke pekerja dan arah kebijakan industri nasional.
