Realisasi pendapatan daerah Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp29,88 triliun dan melampaui target awal. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp18,44 triliun.
Angka tersebut setara dengan 107,83 persen dari target PAD yang ditetapkan. Capaian ini menegaskan bahwa kekuatan utama keuangan daerah Jawa Timur masih bertumpu pada penerimaan yang dikelola pemerintah provinsi sendiri.
Komposisi pendapatan daerah tetap didominasi PAD
PAD Jawa Timur bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan komposisi itu, PAD masih menjadi motor utama dalam struktur pendapatan daerah.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah Jawa Timur mencapai 104,65 persen dari target awal Rp28,5 triliun. Pencapaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang melampaui rencana pemerintah provinsi selama tahun anggaran berjalan.
Dana transfer masih memberi ruang tambahan
Selain PAD, pendapatan daerah juga ditopang dana transfer dari pemerintah pusat. Realisasinya tercatat Rp11,4 triliun atau 99,84 persen dari target yang ditetapkan.
Di sisi belanja, Pemprov Jatim merealisasikan Rp31 triliun dari total anggaran Rp33,2 triliun. Dari posisi itu, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA tahun 2025 berada di kisaran Rp2 triliun.
Pengelolaan anggaran kembali mendapat pengakuan BPK
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim saat membacakan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa hasil pendapatan itu lahir dari optimalisasi pendapatan daerah yang dikelola secara terukur sepanjang tahun.
Khofifah juga menyebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Menurut dia, hasil itu tidak lepas dari sinergi antara eksekutif dan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Ia berharap pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu agar program pembangunan di Jawa Timur tetap berlanjut. Dalam penjelasannya, sinergi yang solid dengan DPRD Jatim disebut ikut mengawal pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran.
