Komisi IX DPR RI menutup rapat perdana dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang karena pembahasan yang berlangsung masih menyangkut anggaran yang belum final. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai langkah itu perlu agar publik tidak menangkap angka sementara sebagai keputusan akhir.
Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp270 triliun. Namun, angka itu belum bisa diperlakukan sebagai patokan pasti karena susunan anggaran yang dibawa masih berasal dari pimpinan BGN sebelumnya.
Angka yang dibahas masih tahap awal
Charles menjelaskan bahwa rancangan anggaran itu disusun sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mencopot pimpinan lama BGN. Karena itu, Komisi IX menilai pembahasan yang ada belum cukup matang untuk dipublikasikan secara terbuka.
“Anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka, daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” kata Charles kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026.
Ia juga menegaskan bahwa ada penafian atau disclaimer dalam pembahasan tersebut. Menurut dia, publik perlu memahami bahwa angka Rp270 triliun masih berada pada tahap awal dan belum tentu sama dengan anggaran yang nantinya disetujui.
BGN diminta menata ulang program 2027
Charles menyebut pimpinan baru BGN akan menyesuaikan kembali program yang akan dijalankan pada 2027. Penyesuaian itu mencakup efisiensi anggaran dan perubahan jumlah penerima manfaat.
Ia juga mengatakan anggaran 2027 kemungkinan akan turun cukup jauh, meski besaran pastinya belum diketahui. Hingga rapat digelar, proses penghitungan masih berlangsung di internal BGN dan belum menghasilkan angka final.
“Ke depan, di 2027, anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya? Kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini,” ujar Charles.
Komisi IX tetap menggelar rapat pada hari itu karena siklus pembahasan anggaran di parlemen sudah berjalan dan tidak bisa ditunda. Skema anggaran 2027 BGN ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Pembahasan juga menyentuh MBG dan SPPG
Selain angka anggaran, rapat itu membahas nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan ditangguhkan. Komisi IX DPR dan BGN juga membicarakan desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan.
Menurut Charles, pembahasan tersebut penting karena menyangkut arah program gizi nasional yang berada di bawah kewenangan BGN. Dengan kepemimpinan baru, DPR dan BGN dinilai perlu menata ulang program agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Komisi IX mendorong BGN segera memperbaiki rancangan kerja sesuai kebutuhan yang akan dijalankan pada 2027. Dorongan itu disampaikan sambil menunggu hasil pembahasan internal BGN yang lebih pasti.
“Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,” ucapnya.
Rapat perdana yang berlangsung tertutup itu menjadi awal pembahasan lanjutan antara Komisi IX DPR dan Kepala BGN mengenai arah anggaran, penyesuaian kebijakan, serta pelaksanaan program pemenuhan gizi pada 2027.
