Kementerian Keuangan menaruh harapan besar pada awal 2026 dengan memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,5 persen secara tahunan pada kuartal I. Proyeksi ini bertumpu pada dua faktor yang dinilai paling menentukan, yakni belanja negara yang lebih cepat dan penerimaan pajak yang tetap kuat sejak awal periode fiskal.
Sinyal penguatan itu datang dari capaian pajak yang sudah membaik pada awal tahun. Hingga akhir kuartal I 2026, realisasinya tercatat Rp 394,8 triliun, naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
Perbaikan tersebut terlihat kontras jika dibandingkan dengan kinerja kuartal I 2025, ketika penerimaan pajak sempat terkontraksi 18,8 persen dengan capaian Rp 327 triliun. Lonjakan ini memberi gambaran bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi usaha bergerak lebih solid pada awal tahun.
PPN dan PPnBM jadi penopang utama
Dari komponen pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi penyumbang terbesar. Keduanya membukukan penerimaan Rp 155,6 triliun, atau naik 57,7 persen secara tahunan.
Kementerian Keuangan menilai capaian itu mencerminkan menguatnya konsumsi dan aktivitas perdagangan. Karena itu, penguatan PPN dan PPnBM menjadi salah satu dasar optimisme terhadap target pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal I 2026.
Belanja negara didorong agar tidak menumpuk di akhir tahun
Selain penerimaan, pemerintah juga mengubah pola penyaluran anggaran supaya belanja negara tidak terlalu terpusat di penghujung tahun. Skema baru ini dirancang agar realisasi belanja lebih merata dari awal hingga akhir periode fiskal.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa pola tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar muncul lebih cepat dalam tahun berjalan. Menurut dia, percepatan belanja juga diharapkan ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang utama ekonomi nasional.
Dalam penjelasannya pada acara peluncuran PINISI di Gedung BI, Jakarta, Juda menekankan bahwa pembagian realisasi anggaran yang lebih proporsional dapat memberi dampak berantai ke berbagai sektor. Pemerintah menargetkan realisasi belanja negara untuk kuartal II, III, dan IV tahun ini masing-masing sebesar 26 persen dari total pagu APBN 2026.
Efek fiskal diharapkan langsung terasa ke ekonomi
Pemerintah menilai kombinasi antara belanja yang lebih cepat dan pajak yang menguat akan membuka ruang pertumbuhan yang lebih besar pada awal tahun. Dalam pandangan Kementerian Keuangan, dorongan fiskal seperti ini dapat membantu menjaga momentum ekonomi tanpa menunggu akhir tahun anggaran.
Juda juga menyebut bahwa konsumsi pemerintah masih memiliki peran besar dalam menopang pertumbuhan nasional. Pada tahun lalu, kontribusinya disebut mencapai sekitar 7,53 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan kondisi fiskal yang membaik dan belanja yang diarahkan agar lebih merata, pemerintah melihat peluang ekonomi pada kuartal I 2026 menjadi lebih terbuka. Selama penerimaan pajak tetap kuat dan penyaluran belanja negara berjalan sesuai pola yang dirancang, dorongan terhadap aktivitas ekonomi pada awal tahun diperkirakan akan semakin terasa.
