Revitalisasi pendidikan vokasi di Jawa Barat kini diarahkan lebih dekat ke kebutuhan industri dan pasar kerja. Dorongan ini muncul karena pengangguran terbuka masih banyak berasal dari kelompok berpendidikan tinggi, sementara jalur kerja formal yang tersedia terasa semakin sempit.
Di sisi lain, pemerintah melihat ada ruang yang belum digarap maksimal di sektor pariwisata, kebudayaan, pengolahan sumber daya alam, hingga potensi lokal lainnya. Karena itu, vokasi tidak lagi dipandang cukup hanya menyiapkan lulusan untuk melamar pekerjaan, tetapi juga harus membuka peluang kerja baru yang sesuai dengan kekuatan daerah.
Vokasi diminta keluar dari pola lama
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pendidikan selama ini terlalu membentuk orientasi lulusan untuk masuk ke sektor formal. Kondisi itu membuat banyak lulusan menumpuk pada pilihan kerja yang serupa, seperti perusahaan, ASN, honorer, hingga jalur P3K.
Menurut Dedi, dunia vokasi perlu berani membaca peluang ekonomi yang selama ini sering dianggap pinggiran. Ia mencontohkan industri anyaman, pangan tradisional, perkebunan kopi, dan teh sebagai bidang yang memiliki pasar stabil dan masih bisa dikembangkan lebih jauh.
“Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal,” ujar Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu. Ia menilai pendidikan kejuruan semestinya juga mendorong inovasi dan membantu menciptakan lapangan kerja baru.
BLK dan industri diminta makin terhubung
Dari sisi kebijakan nasional, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan pentingnya hubungan yang lebih erat antara Balai Latihan Kerja dan pemberi kerja. Menurutnya, pendidikan perlu bergerak mengikuti peluang kerja yang tersedia, bukan terpaku pada satu bidang tertentu.
Pratikno juga mengingatkan bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ia menegaskan, peluang kerja saat ini tidak hanya muncul di sektor teknologi, tetapi juga di pariwisata, kebudayaan, dan pemanfaatan kekuatan alam.
Karena itu, sinergi antara lembaga vokasi, BLK, dan industri dinilai penting agar lulusan lebih siap menghadapi ragam lapangan kerja. Pola seperti ini diharapkan membuat pendidikan kejuruan tidak berhenti sebagai jalur pencari kerja, tetapi juga membentuk tenaga kerja yang kreatif dan adaptif.
Pariwisata ditopang standar kompetensi
Sektor pariwisata juga ikut masuk dalam pembahasan penguatan vokasi. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dasar berupa standar kompetensi yang jelas untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di bidang tersebut.
Widiyanti menyebut ada 483 skema okupasi untuk pariwisata yang telah diluncurkan sebagai acuan profesi baru. Ia juga menegaskan bahwa Politeknik Pariwisata NHI Bandung menjadi bagian dari ekosistem penguatan vokasi ini.
Standarisasi dianggap penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang lebih luas, termasuk di pasar global. Jika pembelajaran selaras dengan kebutuhan lapangan, lulusan akan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di sektor jasa yang terus tumbuh.
Potensi daerah jadi arah baru pendidikan kejuruan
Revitalisasi vokasi di Jawa Barat kini diposisikan sebagai penghubung antara potensi daerah dan kebutuhan kerja. Dengan pendekatan itu, pendidikan kejuruan tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.
Arah ini penting karena pasar kerja di daerah tidak selalu bertumpu pada sektor formal yang terbatas. Ketika vokasi mampu membaca kekuatan lokal seperti pariwisata, budaya, pangan, perkebunan, dan sumber daya alam, pilihan kerja bagi lulusan menjadi lebih beragam.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLK, lembaga pendidikan, dan industri menjadi fondasi utama perubahan tersebut. Jika hubungan antarsektor itu berjalan rapat, revitalisasi vokasi di Jawa Barat berpeluang menjadi jalan baru untuk menekan pengangguran terdidik dan memperluas kesempatan kerja generasi muda.