Pelemahan rupiah membuat ruang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga semakin sempit. Hingga Senin (20/4/2026), rupiah tercatat melemah 2,81% sejak awal tahun dan menjadi mata uang kedua terlemah di Asia, hanya lebih baik dari rupee India yang turun 3,28%.
Tekanan itu juga masih terasa kuat pada pekan ketiga April. Sejak awal April, rupiah bergerak di kisaran Rp17.000/US$ hingga Rp17.190/US$, lalu mencatat level terendah sepanjang masa saat penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026).
BI Menghadapi Pilihan yang Tidak Nyaman
Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia dinilai harus lebih berhati-hati menjaga stabilitas nilai tukar. Pelonggaran moneter memang bisa membantu perekonomian domestik, tetapi langkah tersebut juga berisiko menambah tekanan pada rupiah jika dilakukan terlalu cepat.
Karena itu, ekspektasi pasar cenderung mengarah pada sikap tahan suku bunga. Rapat Dewan Gubernur BI yang dijadwalkan pekan ini diperkirakan mempertahankan BI Rate di 4,75%, sejalan dengan konsensus Bloomberg yang menunjukkan 22 ekonom memproyeksikan tidak ada perubahan.
Tekanan dari Luar Negeri Masih Kuat
Selain faktor domestik, rupiah juga terbeban oleh kondisi global. Penguatan dolar Amerika Serikat dan naiknya kembali harga minyak mentah menjadi dua sumber tekanan yang memperburuk sentimen terhadap aset berisiko.
Harga minyak mentah yang bertahan di atas US$90 per barel menjadi perhatian besar karena dapat mendorong inflasi utama menembus batas target BI pada kuartal II. Di saat yang sama, pasar juga mulai mencemaskan risiko stagflasi, yakni kondisi ketika inflasi naik tetapi pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat.
Sebelum harga minyak melonjak, rupiah sudah lebih dulu tertekan oleh risiko fiskal dan potensi penurunan peringkat dari sejumlah lembaga pemeringkat, termasuk Moody’s dan Fitch Ratings. Kombinasi faktor itu membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana ke aset rupiah.
Dampaknya Mulai Merembet ke Biaya Hidup
Tekanan pada rupiah tidak berhenti di pasar valuta asing. Dampaknya mulai terasa di sektor riil, terutama melalui biaya energi yang bisa menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan ongkos distribusi.
PT Pertamina (Persero) pada akhir pekan lalu menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Kenaikan itu menambah beban konsumen non-subsidi yang tidak mendapat perlindungan harga seperti pengguna BBM bersubsidi. Pada saat yang sama, kenaikan ongkos energi juga berpotensi merembet ke transportasi dan harga barang lain yang bergantung pada distribusi.
Inflasi Energi Makin Membatasi Ruang Kebijakan
Data inflasi Maret menunjukkan angka 3,48% secara tahunan dan masih berada di bawah target BI di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Namun, sumber utama inflasi pada bulan itu berasal dari biaya energi sebesar 9,08%, sehingga perubahan harga BBM berpotensi kembali mendorong inflasi pada bulan berjalan.
Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi berada di Rp6.800 per liter. Meski demikian, pelemahan rupiah dan mahalnya harga minyak dunia tetap bisa memberi tekanan tidak langsung pada konsumsi masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.
Situasi ini membuat BI berada dalam posisi yang semakin terbatas. Di satu sisi, ekonomi domestik masih membutuhkan dorongan, tetapi di sisi lain stabilitas rupiah, harga minyak, dan inflasi energi menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam penentuan arah kebijakan berikutnya.