Kementerian Perindustrian menilai penerapan Nutri-Level perlu diberi masa penyesuaian agar industri makanan dan minuman tidak langsung terbebani perubahan teknis di lapangan. Kebijakan pelabelan gizi di bagian depan kemasan itu dinilai bermanfaat bagi konsumen, tetapi implementasinya disebut harus berjalan bertahap supaya proses produksi dan pengembangan produk tetap terjaga.
Sorotan utama Kemenperin tertuju pada pemanis buatan, karena bahan ini dapat memengaruhi klasifikasi produk dalam skema Nutri-Level. Produk yang menggunakan gula buatan disebut masuk kategori C, sehingga produsen perlu menata ulang formulasi dan strategi pengembangan agar tetap sesuai dengan ketentuan baru.
Ruang transisi untuk industri
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Pungung Pintaria, menegaskan dukungan terhadap Nutri-Level tetap ada selama industri diberi ruang transisi yang memadai. Menurut dia, pelaku usaha memerlukan waktu untuk menyelaraskan standar produksi dengan aturan baru yang akan tampil di kemasan depan.
Kemenperin memandang Nutri-Level sebagai alat edukasi bagi masyarakat. Label ini dirancang agar konsumen lebih mudah memahami informasi nilai gizi dan memilih produk pangan secara lebih sadar.
Namun, manfaat tersebut belum bisa berjalan optimal tanpa kesiapan teknis dari produsen. Karena itu, penyesuaian komposisi produk, desain kemasan, hingga kepatuhan terhadap regulasi perlu diatur secara bertahap agar tidak mengganggu aktivitas industri.
Pemanis buatan jadi titik kritis
Bagi industri, persoalan pemanis buatan bukan sekadar soal bahan tambahan, melainkan juga soal posisi produk dalam klasifikasi baru. Kemenperin menyebut selama ini industri sudah mengikuti ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait batas kandungan gula 6 gram per 100 mililiter.
Meski begitu, muncul tantangan baru ketika pemanis buatan ikut menentukan kategori Nutri-Level. Konsekuensi ini dinilai penting karena banyak produsen mengandalkan alternatif pemanis untuk menjaga inovasi produk dan karakter rasa.
Perbedaan klasifikasi juga menjadi perhatian karena praktik di negara lain tidak selalu sama. Kemenperin menilai di Singapura, penggunaan gula buatan masih memungkinkan produk berada di kategori B, sehingga perbedaan aturan dapat berdampak pada daya saing produk di pasar.
Dorongan inovasi tetap dibutuhkan
Di tengah pembahasan kebijakan itu, Kemenperin tetap melihat pentingnya mendorong inovasi di sektor makanan dan minuman. Namun, dorongan inovasi harus berjalan bersama kepastian aturan agar pelaku usaha tidak menanggung beban transisi yang terlalu berat.
Merrijantij menekankan bahwa tantangan utama terletak pada kesiapan industri menghadapi penyesuaian tersebut. Waktu adaptasi dinilai penting supaya implementasi kebijakan tidak mengganggu produksi harian maupun pengembangan produk baru di dalam negeri.
Pemerintah juga perlu menjaga agar tujuan kesehatan publik tidak berbenturan dengan kebutuhan industri untuk terus berkembang. Karena itu, dialog antara regulator dan pelaku usaha disebut penting untuk memastikan kebijakan baru bisa diterapkan tanpa menimbulkan kebingungan di lapangan.
Arah aturan Nutri-Level
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa revisi aturan Nutri-Level menambahkan pelabelan gizi di bagian depan kemasan. Sistem ini membagi produk ke dalam level A sampai D berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL.
Taruna menyebut label tersebut menggunakan kode warna, dari hijau tua untuk kategori A dengan kandungan GGL paling rendah sampai merah untuk kategori D yang perlu dibatasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang lebih sehat.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan larangan terhadap produk tertentu. Skema tersebut justru dinilai bisa membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pangan olahan yang lebih sehat dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Bagi industri makanan dan minuman, arah kebijakan ini menuntut penyesuaian pada formula, label, dan strategi produk. Karena itu, perdebatan mengenai pemanis buatan, klasifikasi Nutri-Level, dan ruang adaptasi tetap menjadi bagian penting agar kebijakan kesehatan publik bisa berjalan seiring dengan kesinambungan industri.
