Pemerintah tengah menata ulang program Makan Bergizi Gratis setelah jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melampaui rencana awal dan memicu potensi pemborosan anggaran. Kenaikan titik layanan itu dinilai membuat beban negara membengkak tajam jika tidak segera dikendalikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada indikasi jual-beli titik SPPG dalam perkembangan program tersebut. Dari target awal 21.000 titik, jumlah yang sudah terbentuk kini mencapai 27.877 unit, atau bertambah 6.877 titik dari perencanaan semula.
Anggaran operasional ikut melonjak
Setiap dapur memperoleh dukungan operasional Rp6 juta per hari dari negara. Dengan tambahan ribuan titik itu, pemerintah berpotensi menanggung pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan dan sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Zulkifli Hasan menilai kondisi itu sebagai pemborosan yang harus segera dibenahi. Pemerintah menargetkan pembenahan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan tanpa menghentikan layanan yang sudah berjalan.
Fokus diarahkan ke wilayah 3T
Penataan ulang juga menyentuh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari proyeksi awal 2.000 titik, jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik sudah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional.
Di wilayah ini, pemerintah memprioritaskan percepatan manfaat program untuk daerah yang paling terlambat menerima layanan. Sementara itu, wilayah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan akan dikaji ulang agar distribusi manfaat lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan lembaganya kini memusatkan perhatian pada wilayah 3T dan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menilai sejumlah daerah pelosok memiliki jumlah penerima yang sangat kecil sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu efisien.
Skema pembiayaan di luar APBN dipertimbangkan
Pemerintah juga menyiapkan alternatif pembiayaan di luar APBN. Opsi yang dibuka mencakup CSR BUMN, hibah dari negara lain, serta dukungan yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur.
Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada menjadi prioritas. Kantin sekolah atau dapur eksisting disebut bisa digunakan agar anggaran tetap efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Menurut Nanik, di beberapa wilayah 3T jumlah penerima manfaat hanya puluhan orang, bahkan ada yang sekitar 200, 81, hingga 47 orang. Dalam situasi seperti itu, pembangunan gedung baru dianggap tidak masuk akal jika layanan masih dapat dipenuhi dari sarana yang sudah tersedia.
BGN juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur program yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Jika dapur tidak sesuai ketentuan, lembaga itu menyatakan siap melakukan suspend.
Pembenahan berjalan sambil layanan tetap disalurkan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut percepatan penyaluran di daerah perbatasan menjadi agenda mendesak. Pemerintah ingin memastikan manfaat program segera diterima masyarakat di wilayah 3T dan kelompok 3B.
Prasetyo juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam dua minggu terakhir pada penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Ia menjelaskan bahwa permasalahan program dibagi ke dalam beberapa klaster agar pembenahan bisa dilakukan lebih rapi.
Meski penataan ulang berlangsung, pemerintah menegaskan penyaluran makanan yang sudah berjalan tidak boleh terganggu. Target pembenahan dipatok sekitar satu bulan, sementara layanan di lapangan diminta tetap berjalan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
