Pemerintah memasang asumsi rupiah 2027 di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Rentang itu menjadi tanda bahwa tekanan terhadap mata uang nasional dipandang masih berat dan perlu diantisipasi sejak awal.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026). Di saat yang sama, rupiah sempat melemah hingga Rp17.733 per dolar AS pada 19 Mei 2026, sehingga asumsi baru itu terlihat sebagai upaya menjaga ruang gerak kebijakan tetap aman.
Rupiah jadi titik paling sensitif
Pelemahan kurs ditempatkan pemerintah sebagai salah satu faktor paling penting dalam desain ekonomi 2027. Artinya, stabilitas rupiah tidak lagi diperlakukan sebagai isu tambahan, melainkan bagian utama dari ketahanan ekonomi yang harus dijaga sejak awal.
Rentang yang lebih lebar juga menunjukkan pemerintah membaca risiko global dan domestik dengan lebih hati-hati. Dengan tekanan yang sempat membawa rupiah ke level Rp17.733 per dolar AS, arah kebijakan fiskal dan moneter tampak disiapkan untuk menghadapi kondisi yang lebih berat.
Inflasi, pertumbuhan, dan defisit ikut disesuaikan
Selain kurs, pemerintah menetapkan inflasi pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sasaran ini dipakai sebagai jangkar agar harga tetap terkendali ketika nilai tukar masih berisiko bergejolak.
Pemerintah juga menaikkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sasaran itu diposisikan sebagai pijakan menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029, sehingga ruang akselerasi ekonomi tetap dijaga meski tekanan eksternal belum mereda.
Di sisi fiskal, defisit APBN 2027 diarahkan turun ke 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen dari PDB. Angka itu lebih ketat dibanding realisasi defisit APBN 2025 yang sempat menyentuh 2,92 persen.
Pemerintah juga mematok pendapatan negara di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB. Sementara itu, belanja negara ditetapkan pada level 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.
Pembiayaan negara dibuat lebih hati-hati
Untuk pembiayaan, suku bunga SBN tenor 10 tahun dipasang di kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Penetapan ini menunjukkan pemerintah ingin menjaga biaya pendanaan tetap terukur di tengah kondisi pasar yang masih sensitif.
Rangkaian asumsi tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan menjaga pertumbuhan. Dengan defisit yang lebih sempit, ruang belanja negara tetap diarahkan agar cukup mendukung program prioritas nasional.
Energi ikut menjadi penopang ruang fiskal
Pemerintah juga memasang asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada US$70 hingga US$95 per barel. Asumsi ini menjadi dasar penting agar ketahanan fiskal nasional tetap berada dalam hitungan yang terukur.
Target lifting minyak bumi ditetapkan 602.000 hingga 615.000 barel per hari. Untuk gas bumi, pemerintah membidik lifting 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Kedua sektor itu diposisikan sebagai penopang ruang fiskal agar program prioritas nasional tetap berjalan. Dengan begitu, energi dan migas tetap memegang peran penting dalam rancangan ekonomi 2027 ketika tekanan terhadap rupiah masih menjadi perhatian utama.
