Buku Saku 0 Persen mulai diposisikan sebagai pegangan kerja untuk memperjelas arah bantuan kesejahteraan pemerintah. Dokumen berjudul “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” itu dinilai bisa membantu petugas membaca sasaran bantuan dengan lebih teliti, terutama saat pemerintah ingin memastikan dukungan benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melihat buku saku tersebut sebagai alat bantu yang penting untuk kerja lapangan. Dalam pembahasan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, bersama Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, ia menekankan bahwa pemetaan keluarga miskin perlu dibuat lebih rinci agar penyaluran program tidak meleset dari sasaran.
Pedoman yang memudahkan petugas di daerah
Bagi Gus Ipul, kehadiran buku saku ini bukan sekadar tambahan dokumen, melainkan rujukan yang dapat dipakai langsung oleh jajaran Kementerian Sosial. Ia menilai kepala dinas sosial di daerah perlu memiliki pegangan yang sederhana, tetapi cukup jelas, untuk membaca siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana program pemerintah bekerja di lapangan.
Ia menyebut buku itu menarik karena berusaha mengukur sekaligus mendetilkan program-program Presiden Prabowo Subianto yang menyasar keluarga tertentu. Dari sudut pandang itu, panduan ringkas dianggap lebih berguna karena memudahkan koordinasi antardaerah dan membantu petugas memahami sasaran dengan bahasa yang lebih konkret.
Isi dokumen dibuat singkat dan mudah dipahami
Dirgayuza Setiawan menjelaskan bahwa penyusunan buku saku dilakukan agar masyarakat bisa memahami kehadiran negara dalam bentuk dukungan kesejahteraan dengan lebih mudah. Informasi dari berbagai kementerian dan lembaga dirangkum ulang dengan bahasa yang lebih sederhana supaya tidak membingungkan pembaca awam.
Menurut Dirgayuza, penyederhanaan itu penting karena petugas di lapangan juga membutuhkan penjelasan yang cepat saat berhadapan dengan warga. Dokumen tersebut tidak hanya ditujukan untuk pejabat pusat, tetapi juga untuk unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.
Format dua halaman per program
Buku Saku 0 Persen disusun ringkas dengan format dua halaman untuk setiap program. Di dalamnya terdapat keterangan tentang jenis program, siapa penerimanya, berapa manfaat yang diberikan, dan bagaimana cara mendaftar.
Dirgayuza mengatakan format ini dirancang agar informasi inti bisa dibaca secara cepat oleh aparatur yang membutuhkan rujukan praktis. Dengan penyajian seperti itu, penjelasan ke masyarakat diharapkan bisa lebih seragam dan tidak berulang-ulang antara satu petugas dan petugas lain.
Buku tersebut juga diarahkan untuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemangku kepentingan lain di tingkat lokal. Sasaran itu menunjukkan bahwa fungsi buku bukan hanya untuk administrasi, melainkan juga untuk mendukung komunikasi langsung kepada warga yang mencari informasi bantuan.
Dukungan kesejahteraan dipetakan lintas instansi
Pembahasan mengenai buku saku ini juga menyoroti bahwa bantuan kesejahteraan pemerintah tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Dirgayuza menyebut ada banyak jalur dukungan dari kementerian dan lembaga lain, sehingga pemetaan perlu dibuat menyeluruh agar masyarakat memahami pilihan bantuan yang tersedia.
Sejumlah program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, subsidi listrik, Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Selain itu, dukungan juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Gizi Nasional.
Karena cakupannya luas, buku saku ini ditempatkan sebagai alat bantu agar petugas tidak hanya menjelaskan bantuan dari satu instansi. Dengan begitu, keluarga yang membutuhkan bisa mendapat gambaran yang lebih utuh tentang jalur dukungan negara yang bisa diakses.
Harapan agar pemerintah lebih solutif
Dirgayuza mengaitkan kebutuhan buku saku itu dengan harapan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi besar pada solusi konkret untuk persoalan ekonomi harian, sehingga pemerintah perlu hadir dengan jawaban yang mudah dipahami.
Dalam kerangka itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pemberi solusi. Buku Saku 0 Persen pun diposisikan sebagai acuan bersama agar informasi tentang program kesejahteraan lebih jelas, lebih mudah dijelaskan, dan lebih dekat dengan kebutuhan keluarga miskin yang memerlukan bantuan.
Di tingkat pelaksana, dokumen ini diharapkan membuat pemetaan sasaran semakin detail dan penyaluran bantuan semakin tertata. Dengan panduan yang lebih ringkas namun lengkap, aparat di pusat maupun daerah dapat memakai bahasa yang sama saat menjelaskan dukungan pemerintah kepada masyarakat.