Pemkab Jember menemukan 14.462 nama penerima bantuan sosial yang ternyata sudah meninggal dunia setelah melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Temuan itu berasal dari pengecekan lapangan terhadap data penduduk Desil 1 yang jumlahnya mencapai 16.462 orang.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang akurasi basis data kemiskinan, karena nama-nama yang sudah tidak sesuai kondisi lapangan itu masih tercatat aktif dalam sejumlah program bantuan. Pemerintah daerah menilai pembenahan data menjadi syarat utama agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
Ribuan penerima masih tercatat di berbagai program
Dari 14.462 nama yang ditemukan sudah meninggal, sebanyak 10.480 tercatat sebagai penerima PBI JK. Selain itu, 2.845 orang masuk daftar Keluarga Penerima Manfaat PKH dan 3.317 lainnya tercatat sebagai penerima Sembako/BPNT.
Data itu terungkap setelah Pemkab Jember menertibkan administrasi menyusul terbitnya akta kematian bagi warga yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem. Proses ini membuat sejumlah catatan penerima bantuan harus diperiksa ulang karena tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.
Seluruh ASN dikerahkan untuk ground check
Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid menyebut pemerintah daerah akan terus membantu pemerintah pusat dalam verifikasi data. Ia mengatakan verifikasi untuk desil satu sudah selesai dan Jember akan melanjutkan pendampingan hingga desil dua, tiga, empat, bahkan lima.
Langkah itu dilakukan dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara untuk turun ke lapangan. Pendekatan tersebut memperkuat proses verifikasi agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah semakin akurat.
Apresiasi dari pemerintah pusat
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah Pemkab Jember karena dinilai membantu tugas kementerian dalam memperbarui data. Menurut dia, keterlibatan seluruh ASN dalam ground check memberi dukungan penting bagi pemerintah pusat dan Kementerian Sosial.
Agus Jabo menegaskan pemerintah memang mendapat mandat untuk membuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional semakin akurat. Ia menilai akurasi data sangat penting agar bansos tepat sasaran dan Program Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal untuk membantu pengentasan kemiskinan.
Data akan dibersihkan sebelum dimutakhirkan
Setelah temuan di Jember disampaikan, Agus Jabo meminta hasil verifikasi segera dikirim ke Kementerian Sosial. Data itu kemudian akan dipadukan dan dibersihkan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelum dimutakhirkan.
Ia menjelaskan, setelah proses cleansing selesai dan data dinyatakan clear, pembaruan bisa dilakukan dan kuota dapat ditambah. Tahap ini diharapkan membuat basis data penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemkab Jember juga berencana membantu verifikasi data penerima BPNT dan bantuan pangan. Pemeriksaan lanjutan itu diarahkan untuk memastikan tidak ada lagi penerima yang sudah wafat, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria.
Dorongan perbaikan data meluas ke daerah lain
Dalam audiensi yang sama, perwakilan Pemkab Brebes turut menyampaikan perkembangan Program Sekolah Rakyat di daerahnya. Mereka menemukan ada calon siswa yang memenuhi kriteria, tetapi belum tertampung karena kuota yang tersedia masih terbatas.
Brebes mengusulkan penyesuaian kuota rombongan belajar agar lebih banyak anak dari keluarga miskin bisa diterima. Agus Jabo menjelaskan kapasitas penerimaan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni 20 siswa per titik Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Pembahasan lanjutan disebut akan dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari daerah.