Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu fondasi penting bagi arah kebijakan pemerintah. Ia menyebut data yang akurat dibutuhkan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak memunculkan inclusion error maupun exclusion error.
Karena itu, Khofifah mengajak warga Jawa Timur menerima petugas sensus dan memberi penjelasan yang diperlukan. Menurut dia, keterbukaan masyarakat akan sangat membantu agar data ekonomi yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
Sensus 10 tahunan untuk memotret ekonomi daerah
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Kegiatan yang dimulai sejak 15 Juni 2026 itu ditujukan untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi masyarakat.
Khofifah menjelaskan, hasil sensus akan menjadi basis data penting dalam perencanaan pembangunan. Data tersebut juga akan digunakan sebagai pijakan berbagai program pemerintah sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian teknis terkait.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan Khofifah. Ia menilai dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi petugas di lapangan sekaligus diharapkan mendorong masyarakat lebih terbuka memberikan data secara jujur dan lengkap.
Pendataan juga menyasar ekonomi digital
Herum menegaskan sensus ekonomi tidak hanya mencatat usaha konvensional. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, termasuk aktivitas influencer yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.
Ia menjelaskan bahwa bila influencer melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, aktivitas itu masuk kategori ekonomi digital yang ikut didata. Hasil sensus diharapkan mampu menggambarkan struktur dan karakteristik ekonomi daerah secara lebih presisi, termasuk kontribusi tiap sektor terhadap perekonomian.
Ribuan petugas dikerahkan di Jawa Timur
Untuk pelaksanaan di Jawa Timur, BPS mengerahkan 41.538 petugas yang akan bekerja sekitar dua setengah bulan. Dari jumlah itu, 1.982 petugas bertugas di Kota Surabaya, sedangkan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Malang dengan 2.595 petugas.
Hingga saat ini, BPS Jawa Timur telah menyelesaikan sekitar 10 persen dari total target pendataan di seluruh provinsi. Pendataan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.
Kendala lapangan dan upaya BPS
Herum mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama ketika petugas belum bertemu langsung dengan responden yang sedang bekerja atau rumah dalam keadaan kosong saat didatangi. Ia menegaskan kondisi itu bukan karena penolakan warga, melainkan karena belum ada pertemuan langsung dengan responden.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS berkoordinasi dengan RT dan RW setempat. Petugas juga dilengkapi atribut dan surat tugas resmi agar warga lebih mudah mengenali mereka.
Herum menambahkan, kuesioner sensus ekonomi memang rinci, tetapi tidak semua responden harus menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan terkait usaha hanya diberikan kepada rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha, sedangkan data sosial ekonomi keluarga tetap dicatat sebagai bagian dari sensus.