Salah satu alasan terkuat mengapa dapur Makan Bergizi Gratis belum bisa begitu saja masuk kampus di Jawa Tengah adalah soal pendataan penerima. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai kampus memiliki karakter yang jauh lebih rumit dibanding sekolah, sehingga skema program tidak bisa disamakan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, perguruan tinggi punya jumlah mahasiswa, tempat tinggal, dan pola perkuliahan yang beragam. Karena itu, pemerintah perlu memetakan dulu siapa saja yang benar-benar layak menerima manfaat sebelum pembahasan berjalan lebih jauh.
Pendataan jadi titik awal yang menentukan
Taj Yasin menyebut sebagian mahasiswa tidak tinggal di Jawa Tengah. Sebagian lainnya mengikuti kuliah secara online, sehingga daftar penerima tidak bisa disusun hanya berdasarkan nama kampus.
Bagi Pemprov Jateng, pemetaan itu adalah syarat awal yang tidak bisa dilewati. Tanpa data yang akurat, program berisiko tidak tepat sasaran dan sulit dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kampus mulai menyatakan sikap
Di tengah perdebatan tersebut, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyampaikan dukungan terhadap program MBG. Rektor Untag Semarang Suparjo mengatakan kampusnya terbuka untuk ikut mendukung, meski pelaksanaannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Bagi Untag, keterlibatan kampus dalam program sosial merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kampus swasta itu juga menyiapkan kemungkinan peran pendukung, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah yayasan.
Suparjo menambahkan, Untag memiliki SMK 17 Agustus 1945 yang bisa menjadi bagian dari penyerapan program secara merata. Ia menegaskan kampus siap membantu apabila pemerintah memang membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi.
Penolakan datang dari pengelola pendidikan
Sikap berbeda justru disampaikan Pembina YPLP PGRI Semarang sekaligus anggota DPD RI Muhdi. Ia menegaskan Universitas PGRI Semarang tidak akan masuk dalam pengelolaan SPPG dan menilai kampus bukan sasaran utama MBG.
Muhdi mempertanyakan alasan kampus didorong memiliki SPPG. Menurut dia, mahasiswa bukan kelompok penerima layanan yang menjadi target utama program tersebut.
Sekolah dinilai lebih tepat sasaran
Muhdi mendorong agar program diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang memiliki peserta didik sebagai sasaran utama. Ia menilai distribusi makanan di sekolah lebih efisien karena lokasinya dekat dan pengawasan kualitasnya lebih mudah dilakukan.
Ia juga menyoroti kekhawatiran soal perputaran ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa. Dalam pandangannya, dapur MBG berisiko dikuasai pihak tertentu jika pengelolaannya tidak diatur dengan baik.
Karena itu, Muhdi menilai yang lebih penting adalah memastikan manfaat program benar-benar mengalir ke masyarakat daerah. Ia mendorong keterlibatan BumDes, yayasan sekolah yang dinilai layak, atau sekolah yang siap menyelenggarakan program tersebut.
Source: lingkartv.com