Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proses penentuan utusan Paskibraka ke tingkat nasional dilakukan secara objektif. Penjelasan ini muncul setelah seleksi Paskibraka tingkat provinsi untuk 2026 ramai dipersoalkan publik karena dianggap belum transparan.
Sorotan terbesar mengarah pada nama Cathlyn Yvaine Lesmana dari Makassar. Ia disebut tidak masuk daftar akhir meski kabarnya meraih nilai tinggi pada sejumlah tahapan seleksi, sehingga memunculkan tanda tanya besar soal hasil penilaian.
Perdebatan itu dengan cepat meluas ke ruang publik. Bukan hanya hasil akhirnya yang dipersoalkan, tetapi juga alur penentuan peserta yang dinilai belum terlihat jelas oleh banyak pihak.
PPI Makassar Minta Kejelasan
Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Makassar ikut menyampaikan keberatan atas sejumlah hal yang mereka nilai janggal. Salah satu yang disorot adalah perubahan hasil akhir dan minimnya keterbukaan mengenai penilaian peserta.
Mereka meminta penjelasan resmi agar mekanisme penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional bisa dipahami dengan terang. Permintaan ini muncul karena proses seleksi dinilai tidak boleh menyisakan ruang tafsir yang memicu kecurigaan.
Percakapan di Media Sosial Ikut Membesar
Setelah isu Cathlyn mencuat, percakapan di media sosial ikut memanas. Warganet, alumni, dan pemerhati seleksi Paskibraka ramai memberi komentar tentang dugaan tidak adanya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi.
Sejumlah unggahan juga menyinggung kemungkinan adanya perlakuan tidak adil. Arus komentar yang deras membuat isu ini bergeser dari pembahasan internal menjadi sorotan publik yang lebih luas.
Dugaan Pengaruh Orang Dalam Menambah Kecurigaan
Di tengah perdebatan, muncul pula dugaan adanya keterlibatan “orang dalam” dalam penentuan peserta. Tuduhan itu belum disertai bukti resmi, tetapi cukup kuat menambah perhatian publik terhadap seleksi tersebut.
Isu ini memperkeruh suasana karena menyentuh persoalan integritas. Akibatnya, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada siapa yang lolos, tetapi juga pada kemungkinan adanya pengaruh di balik keputusan akhir.
Pemprov Sulsel Beri Penegasan
Menanggapi polemik tersebut, Pemprov Sulsel menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi mengikuti aturan yang berlaku dan standar dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa keputusan akhir lahir dari proses yang objektif.
Pemprov Sulsel menambahkan bahwa seleksi tidak berjalan sepihak di daerah. Tahapan penilaian disebut mendapat pendampingan dari tim pusat, sehingga hasil akhir diklaim merupakan keputusan kolektif.
Meski klarifikasi sudah disampaikan, perdebatan belum sepenuhnya mereda. Publik masih menunggu rincian yang lebih jelas agar mekanisme penilaian dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan dugaan serupa di kemudian hari.
Ramainya polemik ini membuat sejumlah pihak mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi Paskibraka di daerah. Transparansi penilaian dinilai penting agar proses serupa tidak kembali memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan objektivitas.
Source: www.viva.co.id