Masalah terbesar bantuan sosial di Jawa Timur ternyata bukan hanya soal besarnya anggaran atau banyaknya penerima, melainkan ketepatan data. Di lapangan, perubahan kondisi ekonomi bergerak lebih cepat daripada pembaruan daftar penerima, sehingga bantuan bisa meleset dari sasaran yang paling membutuhkan.
Situasi itu membuat penyaluran bansos sering memunculkan persoalan sosial baru. Ada warga yang ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima, sementara keluarga yang baru jatuh miskin karena PHK, sakit, atau gagal panen belum masuk daftar.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengubah cara pandang terhadap bansos. Bantuan tidak lagi dilihat semata sebagai penopang sesaat, tetapi diarahkan menjadi jalan agar penerima punya kesempatan keluar dari ketergantungan.
Perubahan arah ini muncul saat penyaluran bansos di Jawa Timur berlangsung dalam skala besar sepanjang 2026. Sasaran program tersebar ke kelompok rentan yang luas, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, buruh rentan, hingga desa-desa miskin di hampir setiap daerah.
Skema yang dipakai juga tidak tunggal. Pemprov Jawa Timur menggabungkan PKH Plus, KIP Jawara, zakat produktif, bantuan BUMDes, dan program desa berdaya sebagai bagian dari strategi pemberdayaan.
Sebagian bantuan pada masa Ramadhan 2026 juga diarahkan untuk menguatkan usaha kecil dan kewirausahaan. Di Gresik, Mojokerto, dan Tuban, bantuan dikaitkan dengan penguatan ekonomi lokal dan pembangunan desa.
Langkah itu menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur tidak dipahami hanya sebagai soal pendapatan rendah. Ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan informal yang rapuh, serta kerentanan lansia dan penyandang disabilitas ikut membentuk masalah yang jauh lebih kompleks.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Jawa Timur terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak keluarga masih berada sedikit di atas garis kemiskinan dan tetap rawan jatuh kembali saat kehilangan pekerjaan, sakit, atau terkena bencana.
Karena itu, pembaruan data menjadi titik krusial dalam seluruh desain bantuan sosial. Pemprov Jawa Timur menekankan pemutakhiran data terpadu dan verifikasi lapangan melalui pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, serta perangkat desa.
Pemerintah daerah di Bangkalan bahkan menyebut jumlah penerima PKH turun sekitar 30 persen setelah pemutakhiran data dan evaluasi dilakukan. Sebagian keluarga juga mengundurkan diri karena merasa sudah mampu.
Kondisi tersebut sering dipandang sebagai tanda bahwa bansos bisa berjalan efektif ketika data akurat dan mobilitas ekonomi memang terjadi. Meski begitu, penurunan penerima tetap perlu dibaca hati-hati agar keluarga miskin tidak justru tersisih karena data yang belum tepat.
Di tingkat bawah, pembenahan data bukan pekerjaan yang sederhana. Pencoretan nama penerima lama kerap berhadapan dengan resistensi sosial dan tekanan kepentingan lokal, termasuk beban yang dirasakan kepala desa atau aparat setempat.
Digitalisasi penyaluran lewat transfer langsung ke rekening membantu mengurangi kebocoran. Tetapi cara itu belum otomatis menyelesaikan persoalan ketidaktepatan sasaran, karena masalah utamanya tetap ada pada data yang belum bergerak secepat kondisi warga.
Pemprov Jawa Timur juga mulai mendorong agar bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Lansia miskin memerlukan dukungan berbeda dari keluarga muda produktif, sedangkan penyandang disabilitas membutuhkan akses kerja dan layanan sosial yang berkelanjutan.
Buruh rentan pun tidak cukup hanya dibantu dengan uang tunai sesaat. Mereka memerlukan pelatihan dan perlindungan kerja agar bantuan benar-benar membantu memperkuat posisi ekonomi mereka.
Program kewirausahaan juga dituntut lebih realistis. Tidak semua penerima bansos siap menjadi pelaku usaha hanya karena mendapat modal kecil, sebab banyak usaha mikro gagal akibat pasar yang sempit, pendampingan yang lemah, dan akses distribusi yang terbatas.
Karena itu, bansos idealnya terhubung dengan ekosistem ekonomi yang nyata. Bantuan usaha perlu dibarengi pelatihan keuangan dan pemasaran digital, sementara data penerima perlu tersambung dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Jawa Timur sebenarnya memiliki modal penting untuk menjadikan bansos sebagai penggerak transformasi sosial. Jaringan desa yang aktif, pendamping sosial yang berjalan, dan program pemberdayaan yang mulai dihubungkan dengan ekonomi lokal memberi ruang bagi perubahan yang lebih nyata.
Namun pekerjaan terpenting tetap sama: memastikan bantuan tidak berhenti menjadi rutinitas birokrasi tahunan. Ukuran keberhasilan bansos baru terasa kuat ketika penerimanya benar-benar bisa berdiri lebih mandiri tanpa terus bergantung padanya.
Source: jatim.antaranews.com
