Motor listrik yang telah dibeli menggunakan uang negara dan belum digunakan akan diupayakan tetap bermanfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan penyaluran kendaraan tersebut kepada kementerian atau lembaga lain yang memerlukan dukungan operasional.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan kendaraan itu tidak seluruhnya akan digunakan oleh BGN. Pemanfaatan aset akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang mengajukan permintaan.
Menurut Agustina, Presiden telah membuka ruang bagi kementerian yang membutuhkan motor listrik untuk menyampaikan pengajuan. Tim Presiden kemudian akan mengkaji kebutuhan serta kemungkinan alokasi kendaraan tersebut.
“Silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri,” ujar Agustina. BGN, kata dia, akan mengikuti hasil kajian terkait penyaluran motor listrik itu.
Sejumlah pihak disebut pernah mengusulkan pemanfaatan kendaraan tersebut. Usulan datang dari Kemendukbangga, sektor pertanian, serta guru.
BGN belum menjelaskan jumlah motor listrik yang belum digunakan dan belum menyampaikan waktu penyalurannya. Lembaga itu juga tidak merinci mekanisme akhir yang akan dipilih setelah kajian dilakukan.
Pengadaan Baru Menjadi Sorotan
Rencana pemanfaatan motor listrik mangkrak berjalan bersamaan dengan pembenahan tata kelola pengadaan di BGN. Agustina menyatakan persoalan pembelian motor listrik tidak akan terulang setelah penguatan jajaran pejabat di lembaga tersebut.
“Motor listrik, nggak akan terulang tuh. Yakin saya,” kata Agustina dalam konferensi pers setelah pelantikan pejabat baru di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Pernyataan itu disampaikan saat ia menjelaskan arah kerja para pejabat yang baru dilantik.
BGN melantik lima pejabat madya untuk menambah sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan pejabat ini ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan program, termasuk proses penyediaan dan pengadaan barang.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Posisi tersebut berhubungan dengan ketersediaan serta distribusi kebutuhan dalam pelaksanaan program.
Agustina berharap Zainuri dapat mengelola pengadaan barang dengan lebih baik pada masa mendatang. Namun, BGN belum mengungkap jenis pengadaan baru yang akan menjadi tanggung jawab deputi tersebut.
Aset Negara Diupayakan Tidak Terbengkalai
BGN menilai motor listrik yang sudah dibeli tidak semestinya dibiarkan tanpa penggunaan. Penyaluran kepada instansi lain dipertimbangkan agar aset negara tersebut mendukung kegiatan operasional pihak yang benar-benar membutuhkan.
Langkah itu menjadi bagian dari perhatian BGN terhadap penggunaan anggaran negara secara lebih terarah. Penguatan organisasi melalui pelantikan pejabat baru juga diharapkan membuat pelaksanaan MBG dan pengadaan kebutuhannya berjalan lebih tertata.
