Pengampunan kerajaan membuat Thaksin Shinawatra berstatus bebas sepenuhnya lebih cepat dari yang semula diperkirakan. Keputusan Raja Maha Vajiralongkorn itu memangkas sisa proses hukum mantan perdana menteri Thailand tersebut, yang selama ini masih berada dalam masa percobaan setelah keluar dari penjara.
Keputusan pengampunan itu diumumkan melalui Royal Gazette pada Selasa malam dan mulai berlaku pada Rabu. Pemberian tersebut bertepatan dengan ulang tahun Ratu Suthida, dan dalam sistem monarki konstitusional Thailand, raja memiliki wewenang akhir untuk memberi pengampunan kepada narapidana yang telah divonis bersalah.
Thaksin termasuk dalam kelompok yang memenuhi syarat karena statusnya sudah bebas bersyarat dan sisa hukumannya kurang dari satu tahun. Dengan begitu, kewajiban hukum yang sebelumnya masih melekat padanya berakhir lebih cepat dari jadwal awal masa percobaan empat bulan.
Sebelum keputusan ini, Thaksin lebih dulu dibebaskan dari penjara Bangkok pada bulan lalu setelah menjalani delapan bulan dari hukuman satu tahun. Ia saat itu masih diwajibkan mengenakan gelang pemantau elektronik sebagai syarat pembebasan bersyarat.
Pengacaranya, Winyat Chatmontree, mengatakan kepada The Associated Press bahwa Thaksin kini sudah bebas sepenuhnya dari kewajiban hukum. Ia menambahkan, proses pelepasan gelang pemantau masih perlu melalui prosedur dan dapat memakan waktu beberapa hari.
Babak hukum yang menjerat Thaksin sendiri berasal dari perkara lama yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnisnya. Ia juga dihukum karena menyetujui proyek undian negara secara ilegal yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah.
Pada 2023, Thaksin semula dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi satu tahun oleh raja, lalu ia mendapat izin atas alasan medis untuk menjalani hukuman dari sebuah suite di Rumah Sakit Polisi Bangkok.
Meski urusan hukumnya mereda, nama Thaksin tetap belum lepas dari perhatian publik Thailand. Keluarganya menyebut ia mungkin ingin menjauh dari politik, tetapi spekulasi tentang perannya di Partai Pheu Thai masih terus muncul.
Sosok berusia 76 tahun itu memang masih memiliki pengaruh besar di panggung nasional. Sebelum tersingkir dari kekuasaan, ia adalah pengusaha telekomunikasi yang mendirikan partai politiknya sendiri pada 1998.
Thaksin kemudian menjabat sebagai perdana menteri dari 2001 hingga kudeta militer menggulingkannya pada 2006 saat ia berada di luar negeri. Kejatuhan itu memicu polarisasi politik selama hampir dua dekade, dengan basis pendukung kuat di kalangan pemilih berpendapatan lebih rendah, terutama di wilayah utara dan timur laut pedesaan.
Di sisi lain, gaya kepemimpinannya membuat jarak dengan elit kota, kelompok royalistis, dan militer. Karena itu, keputusan pengampunan ini tidak hanya menutup satu tahap hukum, tetapi juga kembali menyorot tokoh yang pengaruh politiknya belum sepenuhnya hilang dari Thailand.
