Hashim Djojohadikusumo menilai pengawasan dari tingkat desa menjadi bagian penting agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan aman dan rapi di lapangan. Ia mendorong pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Abpednas ikut memantau jalannya program sampai ke desa, terutama untuk menjaga mutu makanan dan menekan risiko penyimpangan.
Dorongan itu disampaikan dalam acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, 19 April 2026. Dalam forum yang sama, Hashim juga menilai bahwa kritik publik terhadap MBG tidak perlu diabaikan karena datang dari pihak yang merasakan langsung dampaknya.
Kritik Publik Diakui sebagai Sinyal Penting
Hashim mengakui sudah ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Ia menyebut temuan seperti kasus keracunan dan munculnya belatung dalam makanan sebagai persoalan yang harus segera dibenahi melalui pengawasan yang lebih ketat.
Menurut Hashim, masalah di tahap awal program besar seperti MBG tidak bisa langsung dibaca sebagai alasan untuk berhenti. Ia menilai yang dibutuhkan adalah perbaikan pengawasan agar program tetap berjalan sesuai tujuan memperbaiki gizi anak.
Ia menekankan bahwa masukan dari masyarakat justru penting karena bersumber dari pengalaman langsung di lapangan. Karena itu, respons yang paling tepat adalah memperkuat kontrol, bukan bereaksi secara tergesa-gesa.
MBG Dipandang Sebagai Program Strategis
Di hadapan peserta acara, Hashim mengaitkan MBG dengan tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini, menurut dia, bukan hanya soal membagikan makanan, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki gizi anak sejak dini.
Ia juga menyinggung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan tengkes atau stunting pada anak-anak Indonesia sejak sekitar 2006. Hashim mengatakan pernah menerima penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa pada masa itu sekitar 30 persen anak Indonesia mengalami stunting.
Bagi Hashim, angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan gizi tidak hanya berdampak sesaat. Jika tidak ditangani serius, dampaknya bisa berlanjut jauh ke depan dan memengaruhi kualitas generasi berikutnya.
Peran Desa Dinilai Menentukan
Hashim melihat pengawasan berbasis desa sebagai kunci agar pelaksanaan MBG lebih tertib. Karena itu, Abpednas diminta ikut mendampingi agar mutu makanan tetap terjaga sejak distribusi hingga diterima oleh penerima manfaat.
Ia menilai jumlah anggota Abpednas yang besar dan tersebar di banyak desa bisa menjadi kekuatan tersendiri. Dengan pengawasan yang dekat dengan lokasi pelaksanaan, potensi masalah dapat cepat diketahui sebelum berkembang lebih jauh.
Hashim juga menyinggung aplikasi Jaga Desa yang digagas Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani. Menurut dia, perangkat itu bisa membantu anggota Abpednas memantau mutu makanan melalui foto dan laporan lapangan.
Pengawasan Tidak Hanya Soal Anggaran
Dalam acara yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan MBG dilakukan secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa kontrol tidak hanya menyasar penggunaan anggaran, tetapi juga kualitas menu yang diterima penerima manfaat.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa MBG membutuhkan pengawasan berlapis dari berbagai sisi. Pemerintah pusat, lembaga teknis, dan unsur desa sama-sama didorong untuk menjaga agar program ini tetap sesuai dengan sasaran awalnya.
Di tahap awal pelaksanaan, tantangan seperti mutu makanan, ketepatan distribusi, dan respons atas keluhan publik menjadi hal yang menentukan. Karena itu, penguatan pengawasan di tingkat desa dinilai penting agar MBG bisa terus diperbaiki dan dipercaya di lapangan.
Source: www.viva.co.id
