Wacana jalan provinsi berbayar di Jawa Barat memicu keberatan dari pelaku logistik di Sukabumi dan Cianjur. Mereka menilai kebijakan itu akan menambah beban usaha, terutama karena kendaraan angkutan bisa melintas berkali-kali dalam sehari di ruas provinsi.
Ketua ASPERINDO Sukabumi Cianjur, Dede Latif, menyoroti bahwa truk ekspedisi dapat melewati jalan provinsi sekitar 8–10 kali per hari. Menurutnya, jika setiap lintasan dikenai tarif, biaya yang muncul akan terasa jauh lebih berat dibanding pajak kendaraan bermotor tahunan yang sudah menjadi kewajiban rutin pemilik kendaraan.
Kondisi jalan jadi sorotan utama
Penolakan itu juga muncul karena kualitas jalan provinsi di lapangan dinilai belum merata. Sejumlah ruas disebut masih rusak dan belum memberi layanan yang sepadan jika masyarakat diminta membayar saat melintas.
Dede menegaskan, wajar bila pengguna jalan berharap fasilitas setara jalan tol ketika harus mengeluarkan biaya tambahan. Namun, ia melihat kondisi banyak ruas jalan provinsi masih jauh dari harapan, sehingga skema berbayar dianggap belum pantas diterapkan.
Beban operasional dikhawatirkan naik
Bagi pelaku usaha logistik, pungutan tambahan di jalan provinsi dipandang berpotensi menambah tekanan biaya operasional. Hal itu menjadi perhatian serius karena distribusi barang sangat bergantung pada kelancaran jalur antarwilayah.
ASPERINDO Sukabumi Cianjur menilai beban dunia usaha akan semakin besar bila tarif diterapkan tanpa ada perbaikan layanan yang jelas. Dalam pandangan mereka, pajak kendaraan bermotor sudah menjadi komponen biaya yang dibayar secara rutin, sehingga pungutan baru akan terasa seperti tambahan beban di luar kewajiban yang ada.
Kemacetan di Sukabumi ikut memperkeruh penolakan
Selain soal kondisi jalan, persoalan kemacetan juga ikut memengaruhi sikap para pelaku logistik. ASPERINDO Sukabumi Cianjur menilai pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang terlihat dalam upaya mengurai lalu lintas di Sukabumi.
Mereka menyinggung janji penyelesaian lalu lintas yang sempat melibatkan Ignasius Jonan sebagai penasihat transportasi, tetapi belum memperlihatkan dampak yang nyata. Karena itu, wacana jalan berbayar dinilai makin sulit diterima ketika masalah dasar di lapangan belum selesai.
Pemerintah provinsi diminta memberi kejelasan
Asosiasi logistik itu meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara tegas arah kebijakan tersebut bila memang akan diterapkan. Mereka menilai kebijakan baru semestinya disertai fasilitas yang memadai, jaminan kelancaran, dan perlakuan yang adil bagi para pengguna jalan, termasuk pelaku usaha.
Mereka juga mengingatkan agar wacana seperti ini tidak berhenti sebagai langkah pencitraan untuk meningkatkan PAD. Tanpa manfaat yang jelas bagi pengguna jalan, pelaku usaha diperkirakan akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Di tengah kebutuhan distribusi barang yang terus bergantung pada jalan provinsi, perdebatan soal pungutan baru ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan hanya soal sumber pembiayaan. Yang menjadi perhatian pelaku logistik adalah mutu layanan publik, kondisi ruas jalan, dan kepastian bahwa beban tambahan sebanding dengan manfaat yang diterima.
