Kementerian Sosial kini memperketat penyaluran bantuan sosial setelah lebih dari 11.000 penerima dicoret karena terindikasi terlibat judi online pada triwulan pertama 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan dana negara benar-benar digunakan bagi warga yang berhak, bukan mengalir ke aktivitas yang justru merugikan penerima sendiri.
Penyaringan yang lebih ketat itu juga menunjukkan perubahan arah pengawasan bansos di bawah Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial harus kembali ke tujuan utamanya, yaitu membantu pengentasan kemiskinan.
Pemadanan data jadi kunci
Untuk menelusuri penerima yang tidak layak, Kemensos tidak bekerja sendiri. Kementerian ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memeriksa data transaksi keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan penerima bantuan.
Menurut Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, dukungan PPATK membantu pemerintah memilah penerima bansos dengan lebih tepat. Dengan cara itu, penyaluran diharapkan benar-benar sampai kepada warga yang paling berhak menerima.
Pelanggaran turun pada triwulan berikutnya
Memasuki triwulan kedua 2026, jumlah penerima manfaat yang dicoret tercatat menurun tajam. Gus Ipul menyebut hanya ada 75 keluarga penerima manfaat yang kembali dikeluarkan dari daftar.
Ia menilai penurunan itu sebagai sinyal bahwa penyalahgunaan bansos untuk judi online mulai bisa ditekan. Di saat yang sama, Kemensos tetap menegaskan bahwa bantuan sosial hanya boleh dinikmati oleh warga yang memenuhi syarat.
Data terbaru akan dipadankan lagi
Kemensos juga menyiapkan langkah lanjutan agar kasus serupa tidak berulang. Tahun ini, kementerian akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik kepada PPATK untuk dipadankan kembali.
Sinkronisasi tersebut ditujukan agar data kepesertaan bansos bisa dikoreksi secara berkala. Kemensos ingin memastikan daftar penerima tetap bersih dari keterlibatan aktivitas ilegal, termasuk judi online.
Bagi Gus Ipul, pemadanan data menjadi pelajaran penting untuk kementerian. Mekanisme itu dinilai menjadi cara yang tepat untuk menemukan keluarga penerima manfaat yang masih tercatat padahal sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan.
Sanksi dibuat lebih tegas
Di sisi lain, Kemensos kini menerapkan sanksi permanen bagi penerima manfaat yang terbukti melanggar aturan penggunaan dana bantuan. Kebijakan ini lebih keras dibandingkan tahun sebelumnya, ketika masih ada kesempatan bagi sebagian pelanggar.
Gus Ipul mengatakan toleransi yang pernah diberikan pada tahun lalu tidak lagi menjadi pendekatan utama. Meski begitu, pengecualian tetap bisa diberikan untuk kasus tertentu setelah pemeriksaan silang dilakukan dengan ketat.
Pengecualian itu terutama ditujukan bagi keluarga yang benar-benar berada dalam kondisi sangat membutuhkan. Namun, keluarga yang masuk kategori tersebut tetap akan mendapat pendampingan agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Kemensos menegaskan bahwa pencoretan akan dilakukan selamanya jika pelanggaran kembali terjadi. Di tengah upaya mempercepat bantuan untuk warga miskin, akurasi data tetap menjadi dasar utama agar dana publik tidak dipakai untuk aktivitas yang tidak sesuai tujuan.
