Pemerintah tengah menyiapkan dua langkah baru untuk mempercepat penyediaan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dua usulan itu adalah penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai atau DSP BNPB serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menilai kedua skema tersebut penting terutama untuk pembangunan huntap in-situ dan ex-situ secara mandiri. Ia menyebut pola mandiri jauh lebih kompleks dibanding huntap terpusat atau komunal.
DSP disiapkan untuk lokasi yang lebih rumit
Tito menjelaskan mekanisme DSP dianggap lebih fleksibel untuk mendukung tugas BNPB dalam pembangunan huntap mandiri. Skema ini diharapkan membuat penyaluran bantuan dan pelaksanaan pembangunan bergerak lebih cepat di berbagai titik terdampak.
“Nah, yang di Huntap yang In-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, ya itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dengan pola itu, pemerintah berharap warga dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan permanen. Percepatan ini menjadi salah satu kunci pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera yang masih membutuhkan penyelesaian hunian tetap.
Usulan bantuan naik dari Rp60 juta
Selain skema pendanaan, Satgas PRR juga mengajukan penyesuaian nilai bantuan pembangunan huntap. Tito menilai bantuan yang selama ini sebesar Rp60 juta per unit belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan biaya membangun rumah layak huni di lapangan.
Ia membandingkan beberapa acuan biaya yang muncul dari berbagai pihak. Kementerian PKP memakai patokan sekitar Rp120 juta untuk membangun rumah layak, sedangkan pembangunan rumah layak huni di Aceh disebut berada di kisaran Rp96 juta.
Tito juga menyebut pengalaman pembangunan rumah oleh Buddha Tzu Chi yang memerlukan sekitar Rp75 juta per unit. Dari perbandingan itu, Satgas PRR menilai angka ideal yang diusulkan berada di kisaran Rp80 jutaan per rumah.
| Acuan Biaya | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Bantuan huntap saat ini | Rp60 juta | Nilai yang dinilai belum cukup |
| Acuan Kementerian PKP | Rp120 juta | Patokan rumah layak |
| Rumah layak huni di Aceh | Rp96 juta | Biaya yang disebut di lapangan |
| Pembangunan oleh Buddha Tzu Chi | Rp75 juta | Pengalaman pembangunan per unit |
| Usulan ideal Satgas PRR | Rp80 jutaan | Angka yang dinilai lebih proporsional |
Usulan akan dibawa ke pemerintah pusat
Seluruh usulan tersebut disusun dengan melihat perkembangan biaya pembangunan rumah di lapangan. Harapannya, dana yang lebih proporsional dapat membantu kualitas bangunan sekaligus mempercepat penyelesaian huntap bagi warga terdampak bencana.
Tito menegaskan usulan itu akan dibawa kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Langkah tersebut ditempuh agar pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lebih tepat.
Rapat koordinasi yang membahas hal itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Suharyanto dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
