Penyitaan 12 kendaraan dari rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menjadi salah satu langkah paling mencolok dalam penanganan perkara yang tengah ditangani KPK. Dari lokasi penggeledahan di Jalan Brawijaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penyidik juga mengamankan perhiasan, uang tunai, tujuh sepeda, serta sejumlah barang lain yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa barang bukti yang dibawa penyidik terdiri atas 12 kendaraan, tujuh sepeda, perhiasan, dan uang tunai. Di antara kendaraan itu terdapat dua mobil sport dan 10 kendaraan roda dua, dengan jenis yang beragam mulai dari vespa, moge, hingga Harley.
Langkah penggeledahan dan penyitaan ini kembali menyorot bagaimana barang bergerak dan aset lain bisa menjadi pintu masuk penting dalam pembuktian perkara korupsi. Barang-barang tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga dapat membantu menelusuri aliran harta yang diduga terkait tindak pidana.
Di saat proses hukum berjalan, perhatian publik juga tertuju pada dampak yang lebih luas bagi tubuh imigrasi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai kasus OTT KPK di lingkungan Imigrasi harus dibaca sebagai alarm kelembagaan yang tidak bisa dianggap biasa.
Andreas meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keimigrasian nasional. Menurut dia, pembenahan tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pihak yang terlibat, tetapi harus menyentuh sistem yang memungkinkan persoalan serupa terus berulang.
Ia juga menegaskan bahwa kasus yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk Silmy Karim sebagai tersangka, perlu dijadikan momentum perbaikan. Dorongan itu membuat isu ini meluas dari perkara individu menjadi soal pengawasan, akuntabilitas, dan disiplin birokrasi.
Sorotan terhadap integritas aparatur pun ikut menguat seiring berjalannya penyidikan KPK. Publik kini menunggu sejauh mana hasil penggeledahan dan penyitaan tersebut dapat memperkuat konstruksi perkara yang sedang dibangun penyidik.
Di tengah perhatian terhadap imigrasi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur, OKI, berinisial IM. Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana menyebut uang diminta di luar ketentuan resmi PNBP kepada perusahaan agen kapal, pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga pengelola terminal jetty.
Ketut menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diminta agar pelayanan dokumen kapal berjalan lancar. Ia juga mengatakan pelayanan bisa diperlambat, dipersulit, bahkan tidak dilayani jika permintaan itu tidak dipenuhi.
Dari sisi pembenahan hukum dan pemasyarakatan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan tingginya beban kasus narkotika di lapas. Ia menyebut lebih dari 65 persen penghuni lapas merupakan terpidana narkotika.
Edward menambahkan, sekitar 85 persen pengguna yang dipidana hanya memiliki narkotika di bawah satu gram. Ia juga menyoroti bahwa banyak dari mereka tetap harus menjalani hukuman penjara hingga empat tahun atau lebih.
Rangkaian persoalan ini menunjukkan sektor hukum dan tata kelola aparatur sedang berada dalam tekanan yang berlapis. Dari penyitaan aset oleh KPK, dorongan evaluasi imigrasi, hingga data tentang beban lapas, tuntutan publik mengarah pada satu hal yang sama, yaitu pembenahan sistem agar praktik serupa tidak terus berulang.
Source: www.beritasatu.com