Departemen Keuangan Amerika Serikat memperingatkan pengirim barang agar tidak membayar biaya apa pun kepada Iran untuk melewati Selat Hormuz. Peringatan itu juga menegaskan bahwa skema yang dibungkus sebagai donasi, kontribusi, atau bentuk pembayaran lain yang tampak sah tetap dapat memicu sanksi.
Langkah ini menutup celah yang dinilai bisa dipakai Teheran untuk menarik keuntungan dari salah satu jalur pelayaran paling sensitif di dunia. Selat sempit itu menjadi lintasan sekitar seperlima pengiriman minyak mentah dan gas alam cair global, sehingga setiap upaya memungut biaya di sana langsung memantik perhatian Washington.
Skema pembayaran yang diawasi ketat
Office of Foreign Assets Control atau OFAC di bawah Departemen Keuangan AS menyebut Iran dapat menawarkan berbagai bentuk pembayaran. Bentuk itu mencakup mata uang fiat, aset digital, barter informal, offset, hingga pembayaran in-kind lainnya.
OFAC juga menyoroti kemungkinan pembayaran yang dikemas sebagai sumbangan amal. Lembaga itu menyebut skema tersebut dapat diarahkan ke Iranian Red Crescent Society, Bonyad Mostazafan, atau rekening kedutaan Iran, namun risiko sanksi tetap ada apa pun metode yang dipakai.
Peringatan yang sama berlaku bila kapal atau pengirim barang diminta menjamin keselamatan pelayaran melalui pihak Iran. Bagi Washington, label pembayaran tidak menghapus persoalan hukum jika manfaatnya tetap mengalir ke jaringan yang terkait Iran.
Hormuz tetap jadi titik tekan
Selat Hormuz memiliki bobot strategis besar karena menjadi jalur utama energi dunia. Iran juga punya pengaruh atas selat itu dan kemampuan untuk menutup akses secara efektif.
Kondisi itu membuat Hormuz tetap menjadi kartu tawar penting di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah serangan ke Iran dimulai pada 28 Februari, perhatian terhadap jalur ini semakin tajam karena setiap gangguan di sana dapat berdampak luas pada lalu lintas energi internasional.
Dalam proposal sebelumnya untuk mengakhiri perang, Iran disebut pernah mengusulkan pungutan atau biaya lintasan bagi kapal yang ingin melewati perairan tersebut. Washington menolak gagasan itu karena menilai skema semacam ini akan mengubah jalur pelayaran internasional menjadi sumber tekanan dan pendanaan bagi Teheran.
Sanksi masih melekat pada struktur Iran
Amerika Serikat menegaskan pemerintah Iran dan Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC masih berada di bawah sanksi Washington. Karena itu, setiap aliran pembayaran ke struktur negara Iran atau jaringan yang dinilai mendukungnya tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Peringatan soal biaya lintasan ini muncul ketika blokade laut AS di selat tersebut memasuki pekan ketiga. Di saat yang sama, Washington berusaha menutup semua celah agar Iran tidak bisa memanfaatkan situasi untuk menarik pungutan dari lalu lintas internasional.
Diplomasi tetap berjalan di tengah tekanan
Di sisi lain, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran telah mengirim proposal baru untuk gencatan senjata jangka panjang kepada pemerintahan Trump. Gedung Putih tidak mengonfirmasi penerimaan proposal itu dan menyatakan tidak akan merinci komunikasi diplomatik privat.
Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan Trump sudah menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ia menambahkan bahwa negosiasi tetap berlangsung demi memastikan keamanan nasional Amerika Serikat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Situasi di lapangan masih rapuh setelah kedua pihak sebagian besar menghentikan serangan sejak mencapai kesepakatan sementara untuk menghentikan pertempuran pada 7 April. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat mengatakan Teheran tetap terbuka pada diplomasi dengan AS jika Washington mengubah “pendekatan ekspansionis” dan “retorika yang mengancam”.
